BANDA ACEH – Doa bersama dan refleksi kemanusiaan dalam rangka peringatan Tragedi Arakundo, Idi Cut digelar pada Sabtu, 14 Januari 2026, dengan menekankan pentingnya menjaga ingatan kolektif dan tanggung jawab sejarah.
Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris menyebutkan kegiatan itu dihadiri unsur ulama, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, pejabat pemerintah, keluarga korban, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan generasi muda.
Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar dalam penyampaiannya menegaskan bahwa peringatan tragedi bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum moral untuk merawat ingatan, memperjuangkan kebenaran, dan memperkuat komitmen kemanusiaan di Aceh.
“Hari ini kita berdiri di antara ingatan dan tanggung jawab sejarah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa luka masa lalu tidak boleh dihapus, namun harus dijadikan pelajaran agar kekerasan tidak terulang.
Dalam refleksinya, Wali Nanggroe mengajak seluruh hadirin menundukkan hati dan mengenang kembali peristiwa kelam 3 Februari 1999 di Idi Cut–Arakundoe, Kabupaten Aceh Timur.
Peristiwa tersebut disebut sebagai lembaran hitam sejarah yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan.
Ia menegaskan bahwa ingatan atas tragedi itu bukan untuk menumbuhkan dendam, melainkan menjaga nurani publik dan memastikan pelanggaran kemanusiaan tidak kembali terjadi.
“Kita tidak mengingat untuk membalas dendam. Kita mengingat agar kebiadaban tidak pernah lagi mendapat tempat di bumi Aceh,” tegasnya.
Berdasarkan dokumentasi lembaga hak asasi manusia, peristiwa tersebut tercatat menimbulkan korban jiwa warga sipil dan dugaan pelanggaran kemanusiaan.
Disebutkan pula bahwa sebagian keluarga korban hingga kini masih menantikan pengungkapan kebenaran dan keadilan.
Wali Nanggroe menekankan bahwa proses kebenaran dan keadilan merupakan bagian penting dari pemulihan dan rekonsiliasi yang bermartabat.
Acara diawali dengan doa untuk para korban Tragedi Idi Cut–Arakundo serta doa bagi para syuhada dan seluruh korban bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada 26 November 2025 di berbagai wilayah Aceh.
Menurutnya, seluruh korban tersebut merupakan bagian dari duka kemanusiaan Aceh yang harus dihormati dan dikenang secara bermartabat.
Ia menyatakan bencana tersebut menjadi peringatan penting tentang amanah menjaga keseimbangan alam, memperkuat konservasi hutan, serta memastikan pembangunan berbasis keberlanjutan dan keadilan ekologis.
Wali Nanggroe juga menegaskan bahwa perdamaian Aceh bukan sekadar hasil kompromi politik, melainkan amanah sejarah yang lahir dari pengorbanan panjang dan penderitaan rakyat.
