BANDA ACEH – Akademisi Barisan Oposisi Indonesia (BOI) Ubedilah Badrun menyebut Presiden RI ketujuh Joko Widodo (Jokowi) berusaha lari dari tanggung jawab ketika bilang tak pernah mengusulkan perubahan UU KPK.”Jika sekarang Jokowi bilang tidak terlibat, karena itu inisiatif DPR, itu pernyataan yang bernuansa cuci tangan,” kata Kang Ubed sapaan Ubedilah Badrun melalui layanan pesan, Senin (16/2).
Diketahui, UU KPK direvisi pada 2019 atau ketika Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI.
Banyak pihak menilai perubahan aturan itu melemahkan kemampuan lembaga antirasuah memberantas korupsi.
Belakangan, Jokowi menyampaikan persetujuan UU KPK dikembalikan sebelum revisi pada 2019, seperti diusulkan eks ketua lembaga antirasuah Abraham Samad.
Eks Gubernur Jakarta itu juga mengeklaim tak pernah mengusulkan revisi UU KPK ketika menjabat Presiden RI.
Jokowi menuding revisi UU KPK pada 2019 menjadi usul DPR dan tak pernah menandatangani perubahan aturan tersebut setelah disahkan.
Kang Ubed mengatakan Jokowi yang menjabat Presiden RI ketika revisi UU KPK dilakukan, sebenarnya menyetujui rancangan perubahan aturan itu.
Dia bahkan menyebut Jokowi pada 2019 tidak mengeluarkan Perppu yang diusulkan akademisi dan budayawan, demi membatalkan revisi UU KPK.
“Jadi sebetulnya, Jokowi tahu UU tersebut bermasalah sejak awal, tetapi karena menguntungkan dirinya dia tidak keluarkan Perppu,” kata dia.
Kang Ubed menyebut publik sebaiknya tidak mudah percaya keinginan Jokowi yang setuju UU KPK dikembalikan sebelum direvisi.
“Itu narasi yang sulit dipercaya. Inkonsistensi dan kontradiksi adalah ciri perilaku Politik Jokowi,” kata dia.
Kang Ubed juga berharap publik tidak mudah percaya bahwa Jokowi tak pernah mengusulkan revisi UU KPK.
Sebab, kata dia, eks Wali Kota Solo itu pernah membuat surat ke DPR bernomor 42/Pres/09/2019 tertanggal 11 September 2019 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi UU KPK.
“Jadi jelas di sini Jokowi terlibat atau berkontribusi,” ujar dia.
Toh, kata Kang Ubed, Jokowi sebenarnya turut menikmati hasil revisi UU KPK dengan merombak struktur lembaga di bawah rumpun eksekutif.
Termasuk, lanjutnya, Jokowi mengetahui KPK membuat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menyingkirkan 58 pegawai dan penyidik lembaga antirasuah berntegritas.
“Jadi sekali lagi, itu Jokowi sedang cuci tangan agar ‘tangan kotor’-nya terlihat bersih,” kata Kang Ubed.
