Jelang PON, DPRK Desak Pemerintah Tertibkan Pengemis di Banda Aceh

“Kami mendesak Pj Gubernur dan Pj Wali Kota Banda Aceh melalui instansi terkait serius menuntaskan dengan serius untuk menertibkan masalah ini sehingga tidak terus berulang-ulang,” kata Musriadi, Jumat (21/06/2024).

Musriadi menjelaskan, penertiban perlu dilakukan karena para gepeng dan anak jalanan tersebut disinyalir menjadi bisnis empuk kelompok yang terorganisasi dan memanfaatkan mereka untuk mencari keuntungan pribadi.

Menurutnya hal itu dapat dilihat dari jumlah mereka yang terus meningkat, hampir di setiap persimpangan jalan dan pusat-pusat keramaian di Kota Banda Aceh dapat ditemui gepeng.

“Ke depan kita dihadapkan dengan penyelenggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 yang digelar di Aceh dan Sumatera Utara. Oleh karena itu, wisatawan dan pengunjung PON perlu mendapatkan rasa aman dan nyaman selama berada di Aceh,” ujarnya.

Musriadi menuturkan, keberadaan pengemis dan pengamen tersebut dinilai sangat mengganggu kenyamanan pengunjung. Karena itu, kata dia Pemerintah Aceh dan Pemko Kota Banda Aceh harus bersinergi dan segera bekerja sama dengan melibatkan lintas sektor mulai dari TNI/Polri, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan (Lapas) hingga Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) guna menertibkan mereka.

Persoalan pengemis menurut Musriadi juga menjadi gambaran permasalahan di ibu kota Provinsi Aceh. Jika dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan terus bertambah dan menimbulkan persoalan serius di tengah masyarakat. Maka diperlukan sinergi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah ini.

“Pemberantasan gepeng tidak hanya mengangkut mereka yang meminta-minta di jalan, tapi ada aktor di belakangnya dan ini yang perlu ditindak. Penanganan ini harus melibatkan semua sektor agar dapat diselesaikan,” katanya.

Karena itu, ia mendesak Pemerintah Aceh segera mengungkap jaringan pengemis yang terorganisasi itu karena keberadaan mereka sudah sering dikeluhkan masyarakat. Apalagi diduga kuat adanya eksploitasi anak di bawah umur.

“Tindakan mengorganisasi dan mengeksploitasi anak-anak menjadi pengemis merupakan sebuah pelanggaran hukum yang bisa diproses sesuai aturan yang berlaku, maka ini sudah sepatutnya ditindak,” tutur Musriadi.[]