FENOMENA job hugging kini menjadi pembicaraan hangat, bukan hanya di Amerika Serikat tetapi juga di Indonesia.
Istilah ini merujuk pada kondisi ketika seseorang bertahan dalam pekerjaan yang sebenarnya sudah tidak lagi memberi semangat, motivasi, bahkan makna hidup.
Orang bekerja sekadar demi bertahan hidup, demi gaji bulanan, demi keamanan finansial, meski harus menekan perasaan, kehilangan gairah, bahkan mengalami kehampaan psikologis.
Fenomena ini semakin relevan dengan situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih berada di angka 5,2 persen atau sekitar 7,7 juta orang.
Angka ini memang turun dibandingkan puncak pandemi Covid-19 yang mencapai 7,07 persen, tetapi belum mampu menjawab keresahan jutaan lulusan baru yang setiap tahun masuk ke pasar kerja.
Bahkan, menurut World Bank (2024), sekitar 55 persen tenaga kerja Indonesia masih terjebak di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial.
Fenomena job hugging dengan demikian bukan sekadar persoalan individu yang malas mengambil risiko atau enggan mencari tantangan baru.
Ia adalah cerminan dari sistem ekonomi global yang pincang, yang menjadikan pekerjaan sekadar komoditas. Kapitalisme global telah gagal menciptakan sistem kerja yang layak, stabil, dan bermakna bagi rakyat.
Akar Masalah: Kapitalisme dan Pasar Kerja yang Rapuh
Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Sutaryo, menyebut fenomena job hugging muncul karena faktor ketidakpastian pasar kerja.
Banyak lulusan perguruan tinggi akhirnya memilih bertahan pada pekerjaan seadanya daripada menjadi “pengangguran intelektual”.
Ketidakpastian itu makin diperparah oleh gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor.
Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, sepanjang 2023–2024 terjadi lebih dari 100 ribu kasus PHK, terutama di sektor manufaktur, tekstil, dan teknologi.
Kapitalisme menjadikan penyediaan lapangan kerja semata-mata urusan pasar.
Negara hanya berperan sebagai regulator, bukan penanggung jawab.
Padahal perusahaan swasta tentu akan selalu menimbang untung-rugi, bukan kesejahteraan rakyat.
Inilah sebabnya, saat krisis global atau gejolak ekonomi terjadi, buruh dan pekerja selalu menjadi pihak pertama yang dikorbankan.
Lebih jauh, ada beberapa faktor utama mengapa job hugging merebak di seluruh dunia:
-
Privatisasi kewajiban negara
Dalam kapitalisme, tanggung jawab penyediaan lapangan kerja dilepaskan dari negara dan diserahkan pada swasta. Akibatnya, negara kehilangan kendali, dan rakyat dipaksa tunduk pada logika pasar. -
Penguasaan sumber daya oleh segelintir kapitalis
Sumber daya alam strategis—minyak, tambang, hutan, hingga energi—lebih banyak dikuasai korporasi besar, baik nasional maupun multinasional. Potensi industri nasional tersumbat, dan lapangan kerja yang tercipta pun terbatas. -
Ekonomi spekulatif
Kapitalisme lebih menekankan sektor keuangan berbasis bunga dan spekulasi (seperti saham, obligasi, dan derivatif). Sektor ini minim menyerap tenaga kerja, sementara sektor riil yang padat karya semakin tersisih. -
Liberalisasi perdagangan jasa
Perguruan tinggi dipaksa menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar global yang liberal dan fluktuatif. Akibatnya, lulusan menghadapi persaingan sengit tanpa ada jaminan kepastian kerja dari negara.
Fenomena job hugging hanyalah gejala dari akar masalah yang lebih besar: kegagalan kapitalisme global menjamin kesejahteraan rakyat.






























































































PALING DIKOMENTARI
Kanda Bahlil Girang Disanjung dengan…
Rosan Roeslani Bongkar Akal-akalan Keuangan…
Apa itu Rehabilitasi dan Tujuannya
Kabar Gembira, Bustami Hamzah Resmi…
Bukan Sekadar Pelengkap! PTS Kini…
KOMENTAR
Ara lagi salah minum obat. Kami maklum. hahahaha...
Bikin malu Rakyat Republik Indonesia saja!
Anjing sudah menggonggong karena karena "tak diberi tulang lagi"
Si opung, siapa yang ngga' kenal dia. Mafioso Indonesia
Penipu yang begini gaya dia. sekalinya menipu akan tetap terus…