BANDA ACEH – Takhta Suci Vatikan secara resmi menyatakan sikap tegas untuk tidak terlibat dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Diplomasi ‘meja makan’ yang ditawarkan Washington tampaknya tak cukup ampuh untuk menarik masuk pemimpin 1,4 miliar umat Katolik dunia tersebut ke dalam gerbong Politik baru ini.Diplomat tertinggi Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, menegaskan bahwa keputusan ini diambil karena posisi unik Vatikan dalam hukum internasional. Tak hanya soal status, Vatikan juga melontarkan kritik halus namun tajam: penanganan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza semestinya tetap berada di bawah komando Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bukan badan ad-hoc yang baru dibentuk.
“[Takhta Suci Vatikan] tidak akan berpartisipasi dalam Board of Peace karena statusnya yang khusus, yang jelas berbeda dari negara-negara lain,” tegas Parolin, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (18/2/2026).
Sentralitas PBB dan Sikap Paus Leo XIV
Vatikan berargumen bahwa melemahkan peran PBB di tengah krisis internasional adalah langkah yang berisiko. Bagi Parolin, PBB adalah satu-satunya lembaga internasional yang paling kompeten dan memiliki mandat sah untuk mengelola situasi krisis di Gaza.
Sikap dingin Vatikan ini juga mencerminkan gaya kepemimpinan Paus Leo XIV. Sebagai Paus pertama asal Amerika Serikat, Leo XIV dikenal tak segan melempar kritik pedas terhadap berbagai kebijakan Donald Trump.
Meski tidak sefrontal pendahulunya, mendiang Paus Fransiskus, dalam mengecam Israel, Paus Leo XIV tetap konsisten menyuarakan duka mendalam atas genosida yang terjadi di tanah Palestina.
Meski diundang secara terhormat sejak Januari lalu, Vatikan memilih tetap berdiri sebagai pengamat tetap di PBB ketimbang masuk dalam lingkaran dewan bentukan Trump yang dinilai syarat kepentingan politik tertentu.
Eropa Menjauh, Indonesia Merapat
Langkah Vatikan ini sejalan dengan sikap Uni Eropa dan Italia yang juga ogah bergabung secara resmi dalam BoP. Namun, berbeda dengan Vatikan yang menutup pintu rapat-rapat, Uni Eropa dan Italia masih bersedia mengirim perwakilan sebagai pengamat dalam KTT perdana BoP yang digelar di Washington DC, Kamis (19/2/2026) mendatang.
Kritik tajam terhadap BoP memang terus mengalir. Sejumlah pakar hak asasi manusia menilai struktur dewan ini menyerupai pola kolonialisme baru. Selain itu, absennya perwakilan resmi dari Palestina dalam dewan tersebut memicu keraguan publik internasional akan objektivitas hasil perdamaian yang diusung.
