JAKARTA – Keputusan pemerintah Indonesia merevisi buku pelajaran sejarah nasional pada Februari lalu memicu gelombang perdebatan diplomatik dan publik, menyoroti ketegangan antara kepentingan ekonomi masa kini dan ingatan kolektif masa lalu.
Dalam revisi tersebut, istilah “pendudukan militer” yang selama ini digunakan untuk menggambarkan kekuasaan Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia II, secara resmi diubah menjadi “penjajahan”.
Perubahan diksi yang tampak teknis ini sesungguhnya membongkar narasi lama yang selama puluhan tahun membentuk citra Jepang sebagai “sahabat dermawan” di mata publik Indonesia.
Ketegangan narasi ini semakin memuncak ketika Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, mengunjungi Jakarta dan menghadiahkan miniatur kapal perang Mikasa kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kapal Mikasa, yang merupakan simbol kekuatan militer Kekaisaran Jepang pada awal abad ke-20, langsung memicu kritik tajam di media sosial. Banyak warganet mempertanyakan sensitivitas historis di balik pemberian tersebut, mengingat luka sejarah akibat ekspansi militer Jepang di Asia belum sepenuhnya pulih.
Insiden ini memaksa publik untuk kembali bertanya apakah simbol-simbol masa kelam tersebut masih bisa diperlakukan sebagai benda biasa di tengah hubungan bilateral yang sedang erat-eratnya.
Selama beberapa dekade, hubungan Indonesia dan Jepang memang didominasi oleh narasi kerja sama ekonomi.
Jepang dikenal sebagai salah satu sumber investasi asing terbesar, mitra pembangunan infrastruktur, dan penyumbang Official Development Assistance (ODA) yang masif.
Kondisi ini seolah menciptakan kesepahaman diam-diam di kalangan elit dan masyarakat: menerima manfaat ekonomi dengan imbalan tidak terlalu banyak membicarakan masa lalu.
Namun, revisi buku sejarah kali ini menantang kompromi tersebut, menyadarkan masyarakat bahwa bantuan pembangunan dan investasi tidak seharusnya menjadi alat untuk membius memori kolektif sebuah bangsa.
Bagi generasi tua dan keluarga korban, ingatan tentang “Zaman Jepang” bukanlah sekadar paragraf akademis, melainkan trauma yang diwariskan turun-temurun.
Istilah romusha melekat kuat sebagai pengingat kekejaman kerja paksa, di mana jutaan penduduk Indonesia, terutama dari Jawa, dikirim ke berbagai wilayah di Asia Tenggara, termasuk untuk membangun jalur kereta api maut Thailand-Burma.
Banyak dari mereka yang tidak pernah kembali. Ditambah dengan kebijakan mobilisasi pangan dan blokade Sekutu yang memicu kelaparan besar serta wabah penyakit menjelang akhir perang, penderitaan masyarakat pada masa itu sangatlah nyata dan tidak bisa diukur atau dihapus hanya dengan angka investasi yang datang beberapa dekade kemudian.
Paradoks ini juga mencerminkan perbedaan cara pandang yang tajam antara Jepang dan negara-negara Asia lainnya.
Di dalam negeri, narasi Perang Dunia II Jepang masih kerap berfokus pada penderitaan mereka sebagai korban bom atom Hiroshima dan Nagasaki.
Sementara itu, pengakuan terhadap penderitaan negara-negara Asia yang menjadi korban ekspansi dan kekuasaan militer Jepang sering kali terpinggirkan.
Kontroversi di Jepang mengenai penggunaan istilah “mobilisasi” untuk kerja paksa atau penyensoran sejarah di buku pelajaran mereka, menunjukkan bahwa upaya rekonsiliasi sejarah yang sejati masih menghadapi jalan panjang.
Oleh karena itu, keputusan Indonesia mengubah istilah “pendudukan militer” menjadi “penjajahan” memiliki bobot filosofis dan historis yang mendalam. Istilah “pendudukan” berkonotasi pada kondisi sementara akibat perang, sedangkan “penjajahan” secara tegas mengakui adanya dominasi politik, eksploitasi sumber daya alam, dan penderitaan manusia di bawah kekuasaan asing.
Langkah ini menegaskan kembali prinsip bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari kekuatan asing, melainkan hasil dari perjuangan panjang di tengah ketidakadilan sejarah.
Jika istilah dalam buku pelajaran saja harus dikompromikan demi kenyamanan negara lain, generasi penerus akan kesulitan memahami esensi dari sejarah bangsanya sendiri.
Pada akhirnya, Jepang akan tetap menjadi mitra ekonomi dan strategis yang vital bagi Indonesia. Kontribusi investasi, teknologi, dan ODA Jepang terhadap pembangunan nasional adalah fakta yang tidak terbantahkan.
Namun, diplomasi ekonomi dan penilaian terhadap sejarah masa lalu adalah dua ranah yang harus berjalan beriringan tanpa saling meniadakan.
Menerima investasi dan bantuan asing tidak berarti sebuah bangsa harus menyerahkan ingatan sejarahnya.
Jejak para romusha dan kisah keluarga yang hancur akibat perang tidak akan lenyap hanya karena waktu berlalu atau hubungan bilateral yang semakin mesra.
Ada utang sejarah yang tidak bisa dilunasi dengan uang, dan ada ingatan kolektif yang mutlak harus tetap dipertahankan.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru