Jansen Demokrat Bicara Peluang Pemakzulan Gibran, Sebut Tinggal Tunggu Langkah Politik

BANDA ACEH  – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menyinggung peluang pemakzulanGibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres). Hal ini menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah.

Jansen menyebut kemungkinan adanya tindak lanjut Politik melalui DPR hingga MPR. Namun, dia mengaku tidak mengetahui keputusan politik di tingkat tinggi tersebut.

“Apakah perkara ini akan lanjut ke ‘eksekusi’ politik di DPR cq MPR, mari bersama kita tunggu,” kata Jansen dalam pernyataannya di akun X, dikutip Minggu (1/11/2026).

Dia menilai persoalan tersebut telah memasuki ranah keputusan politik tingkat tinggi. Karena itu, Jansen merasa belum berada pada posisi untuk membahas lebih jauh mengenai kemungkinan langkah politik terhadap Gibran.

“Ini sudah masuk urusan para ‘dewa-dewa’ yang maqomnya ada di ‘langitan’. Untuk kita yang levelnya masih di ‘daratan’ baru bisa sekadar memberi pendapat hukum saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Jansen menyatakan status Gibran sebagai Wapres tidak lagi sah dan batal demi hukum. Pandangan tersebut didasarkan pada putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang digunakan Gibran.

Menurut dia, putusan MA tersebut berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang dinilainya masih menyisakan ruang tafsir. Jansen menilai amar putusan MA lebih tegas dan jelas.

“Di mana amarnya dengan sangat tegas, terang, jelas bahkan tidak perlu lagi ditafsirkan, mengatakan: ‘tidak sah, batal demi hukum, ditarik dari yang menguasai dan dimusnahkan’,” tuturnya.

Jansen berpandangan, pembatalan dokumen tersebut berimplikasi langsung terhadap kedudukan hukum Gibran. Dengan merujuk Pasal 7A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dia menilai legitimasi Gibran sebagai Wapres telah gugur karena dianggap tidak lagi memenuhi persyaratan.

“Jika ‘letterlijk’ mengikuti amar atau kalimat dalam putusan MA sebagai sumber hukumnya, maka status Mas Gibran saat ini tidak lagi sah dan batal demi hukum sebagai Wapres, mengikuti status suket yang dipakai. Yang sekarang oleh MA bahkan diperintahkan untuk dimusnahkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, MA mengabulkan seluruh permohonan kasasi yang diajukan HM Subhan Palal terkait gugatan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka.

Putusan tersebut diterbitkan melalui sistem e-Court pada Jumat (30/10/2026) dengan nomor perkara 742 K/TUN/2026.

“Kabul kasasi, batal putusan judex facti, adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” bunyi putusan sebagaimana dikutip dari laman Kepaniteraan MA, Jumat (30/10/2026).

Banda Aceh

10.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Kota Langsa

10.00 WIB

30 °C

Cerah

Aceh Selatan

10.00 WIB

27 °C

Cerah Berawan

Aceh Tenggara

10.00 WIB

26 °C

Cerah

Bali

11.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Banten

10.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Bengkulu

10.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

DI Yogyakarta

11.00 WIB

30 °C

Cerah

Jakarta Pusat

10.00 WIB

31 °C

Berawan

Jambi

11.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Barat

09.00 WIB

25 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Selatan

12.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Timur

11.00 WITA

30 °C

Cerah

Kalimantan Utara

12.00 WITA

30 °C

Petir

Kalimantan Tengah

10.00 WIB

26 °C

Udara Kabur

Lampung

11.00 WIB

32 °C

Hujan Ringan

Nusa Tenggara Barat

12.00 WITA

31 °C

Hujan Ringan

Palu

11.00 WITA

30 °C

Cerah

Pangkal Pinang

11.00 WIB

33 °C

Berawan

Riau

11.00 WIB

30 °C

Cerah

Sumatera Selatan

10.00 WIB

31 °C

Cerah

Sumatera Utara

11.00 WIB

30 °C

Cerah

Sumatera Barat

10.00 WIB

27 °C

Cerah Berawan

Kepulauan Bangka Belitung

11.00 WIB

33 °C

Berawan

Kepulauan Riau

11.00 WIB

31 °C

Cerah

Jawa Barat

11.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Jawa Tengah

11.00 WIB

32 °C

Cerah

Jawa Timur

11.00 WIB

34 °C

Cerah Berawan

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)