Kuasa Hukum Gibran Dinilai Tak Cermat Sikapi Putusan MA Soal Surat Penyetaraan

BANDA ACEH – – Advokat asal Surabaya Wakit Nurohman menilai kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, kurang cermat dalam membaca konsekuensi hukum Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan kasasi MA tersebut secara resmi menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 terkait penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Wakit menanggapi klaim kuasa hukum Gibran yang menyebut putusan MA tidak dapat dieksekusi sempurna akibat perubahan keadaan hukum, tidak berlaku retroaktif, serta tidak relevan dijadikan rujukan Politik di DPR.

“Menurut saya, kuasa hukum Gibran kurang cermat. Jangan campuradukkan tiga persoalan berbeda, keabsahan surat penyetaraan, pemenuhan syarat pencalonan, dan mekanisme konstitusional pemberhentian Wakil Presiden. Putusan MA memang tidak serta-merta memberhentikan Gibran, tetapi bukan berarti akibat hukumnya menjadi tidak relevan,” kata Wakit, Minggu (1/11).

Wakit menyoroti penerapan Pasal 117 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan istilah retroaktif yang disampaikan pihak Gibran. Menurutnya, MA tidak sedang membuat norma baru ke masa lalu, melainkan menguji keabsahan keputusan administrasi yang sejak awal digunakan sebagai basis pencalonan di Pemilu 2024.

Ia menyandingkan putusan MA ini dengan temuan Mahkamah Konstitusi (MK) terdahulu yang menyatakan tidak mendapatkan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma kelulusan pendidikan luar negeri Gibran yang setara SMA.

 “Sekarang MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah setara SMA, lalu MA menyatakan surat penyetaraannya tidak sah dan batal demi hukum. Pertanyaannya sederhana, dokumen sah apa yang menjadi dasar pemenuhan syarat pendidikan Gibran pada saat pencalonan? Kalau ada, tunjukkan,” tegasnya.

Terkait wacana Peninjauan Kembali (PK) yang akan ditempuh Kemendikdasmen, Wakit mengingatkan Pasal 66 ayat (2) UU MA menetapkan bahwa permohonan PK tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

Mengenai ruang gerak parlemen, Wakit menilai kesimpulan kuasa hukum Gibran yang menutup pintu pengawasan DPR terlalu dini.

Pasal 7A UUD 1945 secara eksplisit mencantumkan klausul ‘Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden’ sebagai dasar hukum yang dapat diproses melalui mekanisme konstitusional.

 Wakit mendorong DPR untuk terlebih dahulu memanggil KPU serta Kemendikdasmen guna memverifikasi dokumen tanpa perlu terburu-buru menakut-nakuti publik dengan narasi pemakzulan.

Banda Aceh

14.00 WIB

29 °C

Cerah

Kota Langsa

15.00 WIB

31 °C

Berawan

Aceh Selatan

15.00 WIB

27 °C

Cerah

Aceh Tenggara

14.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Bali

15.00 WITA

31 °C

Hujan Ringan

Banten

13.00 WIB

32 °C

Berawan

Bengkulu

13.00 WIB

32 °C

Udara Kabur

DI Yogyakarta

13.00 WIB

31 °C

Cerah

Jakarta Pusat

14.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

Jambi

14.00 WIB

25 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Barat

14.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Selatan

15.00 WITA

33 °C

Cerah

Kalimantan Timur

15.00 WITA

31 °C

Berawan

Kalimantan Utara

15.00 WITA

31 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

14.00 WIB

33 °C

Cerah Berawan

Lampung

13.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

Nusa Tenggara Barat

15.00 WITA

29 °C

Hujan Ringan

Palu

16.00 WITA

26 °C

Cerah

Pangkal Pinang

14.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Riau

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Sumatera Selatan

15.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Sumatera Utara

14.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Sumatera Barat

13.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Bangka Belitung

14.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Kepulauan Riau

14.00 WIB

31 °C

Udara Kabur

Jawa Barat

14.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Jawa Tengah

14.00 WIB

32 °C

Berawan

Jawa Timur

14.00 WIB

35 °C

Berawan

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)