Pakar Sebut Kasasi Suket Gibran Bersinggungan dengan Konstitusi

BANDA ACEH  — Pakar hukum tata negara UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Prof. Sugianto menilai, putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus dilihat dalam konteks persyaratan konstitusional pencalonan presiden dan wakil presiden.

Sugianto menyoroti konsekuensi putusan kasasi yang telah dijatuhkan MA dalam perkara nomor 742 K/TUN/2026. Menurut dia, putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap menandai berakhirnya proses hukum pada tingkat tersebut.

“Mahkamah Agung itu putusan-putusannya sudah inkracht, sudah selesai. Kasasi inkrah,” kata Sugianto kepada Monitor Indonesia.com Sabtu (31/10/2026).

Namun, ia menilai persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan konstitusi dan persyaratan pencalonan yang berlaku.

Sugianto menyinggung, Pasal 6A UUD 1945 dalam membahas kedudukan presiden dan wakil presiden yang dipilih melalui pemilihan umum. Ia juga mempertanyakan aspek persyaratan pendidikan yang menjadi pokok polemik pencalonan Gibran.

“Kalau berbicara Pasal 6A, otomatis syarat-syarat itu tidak ditempuh, itu melanggar konstitusi,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menempatkan polemik suket Gibran dalam perdebatan yang lebih luas, yakni hubungan antara putusan pengadilan, persyaratan pencalonan, dan prinsip negara hukum. 

Meski demikian, penilaian mengenai pelanggaran konstitusi tetap perlu diuji berdasarkan ketentuan persyaratan pencalonan yang relevan serta pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan.

Sementara, MK juga menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat atau diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat SMA, Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Pada 6 Oktober 2026 melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut, MK juga menyatakan bahwa Certificate of Attendance yang digunakan sebagai salah satu dasar penerbitan surat keterangan bukan merupakan bukti kelulusan.

Dokumen tersebut hanya menunjukkan kehadiran seseorang dalam proses pembelajaran, bukan bukti bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.

Untuk itu, ia mendorong partai Politik dan DPR menunjukkan sikap terhadap persoalan yang dinilainya berkaitan dengan konstitusi.

Banda Aceh

11.00 WIB

29 °C

Berawan

Kota Langsa

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Aceh Selatan

12.00 WIB

27 °C

Cerah

Aceh Tenggara

13.00 WIB

29 °C

Cerah Berawan

Bali

12.00 WITA

30 °C

Cerah Berawan

Banten

10.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Bengkulu

11.00 WIB

32 °C

Cerah

DI Yogyakarta

11.00 WIB

32 °C

Cerah

Jakarta Pusat

11.00 WIB

32 °C

Berawan

Jambi

11.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Barat

12.00 WIB

32 °C

Cerah

Kalimantan Selatan

13.00 WITA

33 °C

Berawan

Kalimantan Timur

12.00 WITA

30 °C

Udara Kabur

Kalimantan Utara

12.00 WITA

30 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

11.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

Lampung

11.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

Nusa Tenggara Barat

12.00 WITA

31 °C

Hujan Ringan

Palu

13.00 WITA

29 °C

Berawan

Pangkal Pinang

11.00 WIB

31 °C

Cerah

Riau

11.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Sumatera Selatan

12.00 WIB

30 °C

Berawan

Sumatera Utara

11.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Sumatera Barat

11.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Bangka Belitung

11.00 WIB

31 °C

Cerah

Kepulauan Riau

11.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Jawa Barat

11.00 WIB

28 °C

Cerah Berawan

Jawa Tengah

11.00 WIB

33 °C

Berawan

Jawa Timur

11.00 WIB

36 °C

Berawan

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)