Wasekjen Demokrat: Gibran Mundur atau DPR-MPR yang Memundurkan!

BANDA ACEH – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum mulai memunculkan persoalan serius mengenai pemenuhan syarat jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, secara terbuka menyampaikan pandangan hukumnya. Dia menilai putusan MA tersebut memiliki konsekuensi terhadap legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden, bahkan membuka kemungkinan penggunaan mekanisme pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

Menurut Jansen, ada perbedaan mendasar antara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya dengan putusan MA yang baru keluar. Jika putusan MK masih menggunakan rumusan yang menurutnya menyisakan ruang penafsiran, putusan MA justru memiliki amar yang tegas mengenai status dokumen pendidikan Gibran.

“Kalau terkait putusan MK kemarin kita diam, walaupun banyak yang mengkritik saya karena diam, masih oke lah. Karena putusannya sendiri memang masih sedikit agak tanggung: belum ditemukan atau tidak ditemukan,” kata Jansen dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (31/10/2026).

Namun, menurut dia, putusan MA memiliki rumusan yang jauh lebih jelas, yakni menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan agar dokumen itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Jansen kemudian menghubungkan putusan MA tersebut dengan persyaratan pendidikan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketentuan tersebut mensyaratkan calon presiden dan calon wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, atau sekolah lain yang sederajat.

Persoalannya, Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang digunakan sebagai dokumen penyetaraan pendidikan Gibran kini telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh MA.

“Karena putusan MA ini telah menyatakan Suket 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum, bahkan lebih jauh lagi di poin 3 hakim memerintahkan untuk dimusnahkan, maka mau tidak mau saya harus mengatakan: secara hukum, legitimasi Mas Gibran saat ini selaku Wapres, mengikuti kalimat yang ada di Pasal 7A UUD, sudah tidak lagi memenuhi syarat,” tegasnya.

Jansen bahkan menyebut, apabila amar putusan MA dibaca secara literal, status Gibran sebagai Wakil Presiden dapat dipersoalkan karena dokumen yang menjadi dasar penyetaraan pendidikannya telah dibatalkan.

Banda Aceh

11.00 WIB

29 °C

Berawan

Kota Langsa

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Aceh Selatan

12.00 WIB

27 °C

Cerah

Aceh Tenggara

13.00 WIB

29 °C

Cerah Berawan

Bali

14.00 WITA

32 °C

Berawan

Banten

12.00 WIB

33 °C

Cerah Berawan

Bengkulu

12.00 WIB

32 °C

Udara Kabur

DI Yogyakarta

11.00 WIB

32 °C

Cerah

Jakarta Pusat

11.00 WIB

32 °C

Berawan

Jambi

13.00 WIB

25 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Barat

12.00 WIB

32 °C

Cerah

Kalimantan Selatan

13.00 WITA

33 °C

Berawan

Kalimantan Timur

14.00 WITA

31 °C

Berawan

Kalimantan Utara

14.00 WITA

32 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

11.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

Lampung

12.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Nusa Tenggara Barat

12.00 WITA

31 °C

Hujan Ringan

Palu

13.00 WITA

29 °C

Berawan

Pangkal Pinang

12.00 WIB

32 °C

Cerah

Riau

13.00 WIB

30 °C

Udara Kabur

Sumatera Selatan

12.00 WIB

30 °C

Berawan

Sumatera Utara

13.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Sumatera Barat

12.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Bangka Belitung

11.00 WIB

31 °C

Cerah

Kepulauan Riau

12.00 WIB

32 °C

Hujan Ringan

Jawa Barat

11.00 WIB

28 °C

Cerah Berawan

Jawa Tengah

11.00 WIB

33 °C

Berawan

Jawa Timur

11.00 WIB

36 °C

Berawan

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)