Wasekjen Demokrat: Gibran Mundur atau DPR-MPR yang Memundurkan!

“Jika letterlijk mengikuti amar atau kalimat dalam putusan MA sebagai sumber hukumnya, maka status Mas Gibran saat ini tidak lagi sah dan batal demi hukum sebagai Wapres, mengikuti status Suket yang dipakai,” ujarnya.

Lebih jauh, Jansen menyebut terdapat dua kemungkinan yang menurut pandangannya dapat ditempuh setelah putusan MA tersebut.

Pertama, Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden secara terhormat. Kedua, DPR bersama MPR menjalankan mekanisme konstitusional untuk memproses pemberhentiannya.

“Karena sudah tidak lagi sah dan memenuhi syarat sebagai Wapres, maka pilihannya saat ini menurut saya tinggal dua: Mas Gibran mundur dari Wapres secara terhormat, atau DPR cq MPR yang memundurkan beliau dengan mengaktifkan Pasal 7A UUD,” kata Jansen.

Dia menilai putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen hukum tanpa tindak lanjut, terutama ketika putusan tersebut berkaitan dengan persyaratan jabatan kenegaraan.

Jansen menganalogikan pelaksanaan putusan dalam perkara pidana yang dilakukan jaksa dan perkara perdata yang dilaksanakan melalui jurusita. Sementara dalam persoalan yang menyangkut jabatan Wakil Presiden, menurut dia, DPR dan MPR memiliki peran dalam proses Politik dan ketatanegaraan.

“Kalau perkara pidana itu eksekutornya jaksa, perdata eksekutornya jurusita, kalau perkara ini karena terkait jabatan kenegaraan, jika orangnya tidak mau mundur sendiri, maka DPR cq MPR-lah yang jadi eksekutornya. Kalau tidak, putusan ini hanya sekadar berhenti di atas kertas saja,” ujarnya.

Meski demikian, Jansen mengakui bahwa pembicaraan mengenai tindak lanjut politik di DPR dan MPR bukan wilayah yang ingin dia komentari lebih jauh. Dia menyebut pendapatnya sebatas pandangan hukum pribadi berdasarkan putusan MA.

“Apakah perkara ini akan lanjut ke eksekusi politik di DPR cq MPR, mari bersama kita tunggu. Kalau soal ini belum level saya untuk membicarakannya. Ini sudah masuk urusan para dewa-dewa yang maqomnya ada di langitan,” katanya.

Sebagai informasi, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diajukan Subhan terkait Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan surat yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 tersebut tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan agar surat itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Putusan tersebut membatalkan putusan pengadilan sebelumnya yang tidak mengabulkan gugatan penggugat.

Sementara itu, Pasal 7A UUD 1945 memang mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Banda Aceh

12.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Kota Langsa

13.00 WIB

31 °C

Berawan

Aceh Selatan

14.00 WIB

27 °C

Cerah

Aceh Tenggara

13.00 WIB

29 °C

Cerah Berawan

Bali

14.00 WITA

32 °C

Berawan

Banten

12.00 WIB

33 °C

Cerah Berawan

Bengkulu

12.00 WIB

32 °C

Udara Kabur

DI Yogyakarta

12.00 WIB

31 °C

Cerah

Jakarta Pusat

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Jambi

13.00 WIB

25 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Barat

13.00 WIB

33 °C

Cerah

Kalimantan Selatan

14.00 WITA

34 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Timur

14.00 WITA

31 °C

Berawan

Kalimantan Utara

14.00 WITA

32 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

13.00 WIB

34 °C

Cerah Berawan

Lampung

12.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Nusa Tenggara Barat

13.00 WITA

31 °C

Hujan Ringan

Palu

14.00 WITA

28 °C

Berawan

Pangkal Pinang

12.00 WIB

32 °C

Cerah

Riau

13.00 WIB

30 °C

Udara Kabur

Sumatera Selatan

14.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Sumatera Utara

13.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Sumatera Barat

12.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Bangka Belitung

12.00 WIB

32 °C

Cerah

Kepulauan Riau

12.00 WIB

32 °C

Hujan Ringan

Jawa Barat

12.00 WIB

29 °C

Cerah Berawan

Jawa Tengah

12.00 WIB

34 °C

Cerah Berawan

Jawa Timur

12.00 WIB

36 °C

Berawan

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)