BANDA ACEH – Rencana pembukaan rekening secara massal bagi sekitar 200 juta masyarakat disorot kader PDIP Mohamad Guntur Romli karena dinilai berpotensi disalahgunakan menjelang Pemilu 2029. Guntur bahkan menggambarkan skenario rekening yang awalnya diisi saldo Rp50 ribu kemudian kembali menerima dana melalui program bantuan sosial (bansos) menjelang pemilu.Menurut Guntur, pengisian ulang tersebut bisa dilakukan mulai 2028 atau sekitar satu tahun sebelum Pemilu 2029. Ia menyebut momentum tersebut patut dicermati karena pemberian bantuan dapat berlanjut hingga beberapa bulan sebelum pemungutan suara.
“Bukan kebetulan, momentumnya tepat satu tahun sebelum Pemilu. Isi ulang berlanjut 6 bulan sampai 3 bulan sebelum Pemilu,” kata Guntur, dikutip dari akun X pribadinya, Rabu (16/9/2026).
Guntur kemudian memaparkan skenario lain yang menurutnya perlu diwaspadai dalam pelaksanaan program rekening massal tersebut. Ia membayangkan petugas yang membuka rekening di lapangan membawa formulir tambahan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap program pemerintah.
Menurut Guntur, data dan aktivitas tersebut berpotensi menjadi ruang untuk membangun hubungan langsung antara program pemerintah dengan kepentingan elektoral. Ia juga meminta publik membayangkan kemungkinan notifikasi dari bank penyalur bantuan memuat nama tokoh atau partai tertentu yang dikaitkan sebagai penggagas program.
“Bayangkan, notifikasi SMS dari bank yang menyalurkan bantuan, disisipi nama tokoh capres atau partai tertentu sebagai penggagas program,” ujarnya.
Skenario lainnya yang disampaikan Guntur berkaitan dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan. Ia membayangkan warga yang menerima bantuan dapat diarahkan menghadiri acara yang secara formal disebut sosialisasi, tetapi menurutnya berpotensi berubah menjadi kampanye terselubung.
Guntur menegaskan seluruh gambaran tersebut bukan prediksi pasti mengenai apa yang akan terjadi pada 2029. Namun, ia mempertanyakan risiko penyalahgunaan apabila program rekening dalam skala sangat besar tersebut tidak disertai pengawasan ketat terhadap data dan pemanfaatannya.
“Ini bukan prediksi pasti, tetapi ini kenapa infrastruktur data 200 juta NIK yang mau dibangun, berbahaya jika tak diawasi ketat,” tutur Guntur.
Kritik tersebut muncul setelah pemerintah mengumumkan rencana pembukaan rekening secara massal bagi lebih dari 200 juta masyarakat dengan saldo awal Rp50 ribu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut kebutuhan anggaran program tersebut diperkirakan sekitar Rp11 triliun yang bersumber dari APBN.
Beri Komentar