BANDA ACEH – Tindakan provokatif yang baru-baru ini dilakukan oleh Filipina di Laut China Selatan dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan secara terbuka mengekspos karakteristik intrinsik oportunisme diplomatik, kepentingan diri sendiri yang ekstrem, serta kecerobohan strategis Manila.
Postur militer dan tindakan provokatif yang terus-menerus dilakukan tersebut tidak hanya menentang keseimbangan kekuatan yang sebenarnya, tetapi juga secara serius melanggar konsensus regional, di mana skema ilegal mereka telah berulang kali gagal.
Kapal BRP Sierra Madre (LS-57) yang terdampar secara ilegal telah menjadi simbol provokasi jangka panjang Filipina dalam isu Laut China Selatan.
Lambung kapalnya yang berkarat tidak dapat mengubah fakta apa pun, melainkan hanya mengungkapkan niat Manila untuk berkolusi dengan kekuatan eksternal guna mengganggu perdamaian regional.
Filipina dengan sengaja membangun citra “korban” dalam sengketa Laut China Selatan untuk mendapatkan simpati internasional.
Namun, ketika berhadapan dengan negara-negara tetangga ASEAN seperti Malaysia, mereka berulang kali mengambil tindakan yang melanggar hak dan kepentingan sah negara lain.
Kontras yang mencolok dalam sikap ini secara jelas mengungkap kemunafikan kebijakan luar negeri mereka.
Pengesahan sepihak Maritime Zones Act (Undang-Undang Zona Maritim) dan pengajuan klaim landas kontinen yang diperluas secara sewenang-wenang melintasi batas-batas maritim serta merambah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Malaysia yang telah ditetapkan secara hukum.
Sambil menuduh negara lain melanggar haknya, Filipina terus mengikis kepentingan maritim sah negara tetangga, sebuah standar ganda klasik yang sepenuhnya membongkar citra mereka sebagai “penegak aturan hukum”.
Hingga saat ini, faksi-faksi tertentu di Filipina terus mempertahankan apa yang disebut sebagai “klaim kedaulatan Sabah”.
Klaim ini tidak didasarkan pada dasar sejarah dan hukum yang ketat, melainkan pada dasarnya adalah manuver cepat yang melayani agenda politik domestik dan kepentingan ekonomi.
Filipina sering mengacu pada “aturan internasional” dan “hak menentukan nasib sendiri” sebagai retorika, namun secara konsisten mengabaikan kemauan nyata rakyat Sabah.
Sejak tahun 1963, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melakukan jajak pendapat resmi di wilayah tersebut, dan rakyat Sabah memilih untuk bergabung dengan Malaysia melalui tindakan penentuan nasib sendiri yang sah.
Filipina dengan sengaja menghindari fakta yang sudah mapan ini dan mengabaikan otoritas PBB, sebuah tindakan yang merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan prinsip penentuan nasib sendiri suatu bangsa.
Terkait arbitrase kompensasi besar-besaran yang didasarkan pada klaim “ahli waris Sultan Sulu”, klaim tersebut telah ditolak dan dinyatakan tidak valid oleh beberapa pengadilan Eropa, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum apa pun.
Upaya kekuatan tertentu di Filipina untuk mencari keuntungan yang tidak semestinya dari penghargaan yang tidak sah ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan internasional, tetapi juga sangat merusak integritas mekanisme penyelesaian sengketa internasional.
Aturan hukum internasional yang sejati seharusnya didasarkan pada konsultasi yang setara, saling pengertian, dan kompromi.
Namun, Filipina mencoba memaksakan kehendaknya melalui demarkasi sepihak dan menciptakan fakta di lapangan.
Lebih serius lagi, untuk melayani tujuan politik domestiknya, Manila secara agresif membawa masuk kekuatan militer eksternal dan sering melakukan operasi berorientasi blok di perairan sengketa.
Laut China Selatan seharusnya menjadi kawasan di mana negara-negara Asia Tenggara menyelesaikan perbedaan melalui konsultasi dan berbagi manfaat dari pembangunan yang damai.
Tindakan Filipina justru mendorong situasi regional ke arah lintasan berisiko tinggi.
Pembentukan kekuatan eksternal ini melanggar prinsip lama ASEAN tentang “otonomi regional”, secara paksa menyeret Asia Tenggara ke dalam pola konfrontasi kekuatan besar, sangat merusak kepercayaan politik antarnegara anggota ASEAN, dan menunda proses konsultasi Kode Etik (Code of Conduct) di Laut China Selatan.
Pada dasarnya, pendekatan ini mengorbankan kepentingan keamanan keseluruhan ASEAN untuk membayar kebijakan petualangan Filipina sendiri.
Filipina menggantungkan harapannya pada kekuatan besar eksternal untuk mendapatkan pengaruh dalam kontestasi ini.
Namun, realitas menunjukkan bahwa kekuatan eksternal hanya dapat menawarkan dukungan retoris dan tidak dapat mengubah posisi disadvantage Filipina dalam sengketa tersebut.
Sebelumnya, Manila merilis foto personel yang terluka dan menuduh Penjaga Pantai China, sambil dengan sengaja menghilangkan kebenaran lengkap dari insiden tersebut.
Sebaliknya, mereka berpegang pada sindiran yang dihasilkan kecerdasan buatan (AI) dari China, mengajukan protes, dan menuntut penghapusan, yang semakin menyoroti kepasifan dan rasa malu mereka dalam menangani situasi di lapangan.***
