Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan strategi dari pemerintah dalam rangka mengantisipasi perubahan demografi yang terjadi di Indonesia pada 2045.
JAKARTA — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan strategi dari pemerintah dalam rangka mengantisipasi perubahan demografi yang terjadi di Indonesia pada 2045. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah perlu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Lalu menutupi kesenjangan kualitas sumber daya manusia, menunjang kebutuhan penduduk lansia pada masa mendatang seiring pertumbuhan penuaan.
“Mendorong perpindahan penduduk, sehingga persebaran penduduk menjadi lebih merata, dan menjaga keseimbangan pembangunan desa maupun kota,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/5/2023).
Untuk mewujudkan pertumbuhan yang seimbang, lanjutnya, pemerintah akan menyusun kebijakan keluarga berencana era baru. Adapun kebijakan tersebut perlu memastikan bahwa pasangan muda siap dalam membangun keluarga.
“Salah satu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pasangan muda mempersiapkan diri secara sosial dan ekonomi untuk menghasilkan anak yang berkualitas,” ucapnya.
Suharso menyebut kebijakan lain yang perlu diterapkan ialah memperkuat strategi komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana sesuai kondisi wilayah dan kelompok sasaran. Adapun proyeksi ini menggambarkan bagi generasi milenial dan generasi Z akan menjadi lansia (di atas 65 tahun) dan pra-lansia (50—60 tahun).
“Seharusnya bisa melakukan beberapa hal, persiapan pensiun dengan terus mengumpulkan bekal secara ekonomi, yaitu dalam bentuk jaminan pensiun, persiapan secara kesehatan yaitu dengan menjaga lifestyle yang sehat,” ucapnya.
Ke depan, generasi milenial dan gen Z diharapkan dapat menjaga kesinambungan pertumbuhan penduduk dengan menghasilkan anak yang seimbang dan berkualitas. Strategi selanjutnya yang harus diterapkan oleh pemerintah adalah mendorong pemerataan persebaran penduduk. Hal ini dianggap penting agar tidak terjadi kepadatan penduduk satu tempat, sehingga berdampak negatif pada kualitas hidup dan lingkungan pada tempat tersebut.
“Insentif yang dapat disediakan oleh pemerintah seperti pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penyediaan kesempatan kerja dan permodalan, penyediaan fasilitas sosial, ekonomi yang berkualitas,” ucapnya.
Sumber: Republika
