Program kementerian dinilai tak boleh untuk kepentingan politik pribadi dan keluarga.
JAKARTA — Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Mulyanto mengatakan, tindakan yang dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengkampanyekan anaknya tidaklah etis. Ia meminta Presiden Joko Widodo menegur sekaligus mengingatkan Zulkifli untuk tidak mengulang perbuatannya.
“Ini contoh yang tidak baik bagi publik dalam kerangka good governance. Dukungan publik kepada pemerintah akan lemah kalau ini terus dilakukan,” ujar Mulyanto lewat keterangan tertulisnya, Selasa (12/7/2022).
Menurut dia, Zulkifli sebagai pejabat publik harus lebih bijaksana terkait dengan sosialisasi minyak goreng Minyakita. Jangan menggunakan program tersebut untuk kepentingan politik pribadi, keluarga, ataupun partai politik.
“Mendag tidak mencampuradukan urusan pengelolaan negara dengan urusan politik pribadi atau keluarga. Jangan sampai program migor Minyakita ini menuai pesimisme publik,” ujar Mulyanto.
Sebaiknya, kata dia, Zulkifli fokus mendistribusikan Minyakita ke daerah remote, khususnya Wilayah Indonesia Timur yang selama ini tidak terjangkau migor curah. Sehingga di daerah tersebut benar-benar harga migor bisa mencapai HET.
“Mendag jangan mendistribusikannya di wilayah yang justru mudah terjangkau migor curah biasa. Ini kan tidak konsisten,” ujar Mulyanto.
Sebelumnya, Ketua Umum PAN yang juga Mendag Zulkifli Hasan membagikan minyak goreng dengan merek besutan Kemendag, Minyakita, untuk masyarakat di pasar murah yang diselenggarakan PAN di Kecamatan Telukbetung Timur, Lampung pada Sabtu (9/7/2022). Minyak goreng kemasan satu liter tersebut dapat dibeli oleh warga dengan harga Rp 10 ribu.
Namun, Zulkifli menggratiskan minyak goreng tersebut dan berpesan kepada masyarakat agar memilih anaknya yang merupakan calon legislatif PAN Dapil Lampung I, Futri Zulya Savitri. “Uangnya enggak usah, dikantongin saja. Rp 10 ribu yang nanggung Futri. Kasih uangnya. Nanti pilih Futri, ada deh ginian dua bulan sekali,” kata Zulkifli.
Sumber: Republika
