Bolehkah Jokowi Menjadi Wakil Presiden?

OLEH: FURQAN JURDI*

SETELAH wacana perpanjangan masa jabatan agak mulai sunyi, wacana tiga periode menggema. Wacana yang muncul dari pendukung Joko Widodo itu telah memantik perdebatan politik ketatanegaraan yang rumit.

Napas gerak wacana tiga periode agak panjang, karena Presiden Jokowi juga tidak memiliki prinsip yang bisa dipegang untuk meyakinkan publik bahwa dirinya tidak ingin tiga periode.

Alih-alih menghentikan wacana yang dilontakan oleh relawan Pro-Jokowi (Projo) mengenai tiga periode, Jokowi justru mengatakan itu bagian dari demokrasi. Menyatakan wacana tiga periode bagian dari demokrasi bukan hanya melukai demokrasi itu sendiri, tapi juga menginjak-injak konstitusi yang mengatur batasan masa jabatan presiden itu.

Jokowi perlu belajar dari para tiran selama ini, mereka lahir dari pemerintahan yang tidak pernah menyangkal demokrasi, tapi dia menginginkan demokrasi itu untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain.

Wajah tirani lahir dari kemauan untuk merubah aturan main konstitusi. Konstitusi sudah membatasi, tapi para tiran akan men congkel ketentuan konstitusi itu dan berubah berdasarkan keinginan mereka. Maka lahirlah tirani.

Perasaan prestasi dan kehebatan yang digaungkan oleh pendukung dan relawan Jokowi berbanding terbalik dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Negara terus menghadapi badai krisis ekonomi.

Tetapi perasaan superior telah menutup mata dan etika serta moral penguasa. Karena itu mereka menganggap bahwa hanya merekalah yang mampu memimpin negara ini.

Terciptanya berhala kekuasaan seperti ini, selain berbahaya bagi demokrasi, juga berbahaya bagi perkembangan dan kemajuan bangsa kedepan. Akan lahir tiran-tiran yang dianggap baik oleh pendukungnya.

Perasaan paling mampu memimpin sudah menjelma menjadi keangkuhan kekuasaan. Inilah yang kita buktikan sekarang. Sebaliknya demokrasi tidak menghendaki kekuasaan yang membentuk dirinya sebagai berhala, karena bagi demokrasi, setiap pemimpin eksekutif harus ditempatkan sebagai bajingan, sehingga perlu dibatasi dan diawasi. Muncullah istilah chek and balances.

Itu juga menjadi kelemahan demokrasi liberal barat. Semua bersandar pada materi, dan pemimpin terpilih diwajibkan oleh sistem liberal menggunakan uang untuk membeli suara dalam demokrasi.

Para calon presiden dan wakil presiden anggota dewan dan pejabat-pejabat lainnya selalu berorientasi uang untuk menentukan apakah dia dipilih. Pintu inilah yang menjadikan oligarki berada diatas puncak untuk mengendalikan kekuasaan. Sebab hanya oligarkilah yang memiliki uang untuk menjadi bohir politik.