Dalam kecamatan inilah kita melihat bagaimana Jokowi “dipaksa” untuk tetap mempertahankan kedudukannya sebagai presiden. Yaitu, untuk menjaga kepentingan oligarki yang bercokol dalam puncak tertinggi mengendalikan kekuasaan.
Tapi semua orang menolak, bahwa jabatan presiden sudah dibatasi berdasarkan ketentuan pasal 7 UUD 1945.
“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi juga memperkuat bahwa Presiden dan atau wakil presiden yang sudah menjabat dua kali tidak boleh mencalonkan diri baik itu secara berjeda maupun berturut-turut.
Jadi tidak ada celah konstitusional apapun untuk membuka peluang tiga periode maupun memperpanjang masa jabatan presiden menurut ketentuan konstitusional.
Karena tidak bisa menjawab kebutuhan itu, maka muncullah wacana, bahwa Jokowi masih bisa menjadi calon Wakil Presiden. Wacana yang dilontakan oleh politisi PDIP Bambang Pacul itu direspon oleh Jurubicara Mahkamah Konstitusi.
Fajar Laksono menyebut, presiden yang telah dua periode secara normatif bisa maju lagi sebagai calon wakil presiden utuk periode berikutnya. Pernyataan Fajar ini menuai kritikan dari semua pihak.
Prof. Din Syamsuddin bahkan meminta MK untuk mencopot Jubirnya. Kemudian reaksi atas pernyataan itu muncul dari Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Jimly Asshiddiqie.
Menurut Prof Jimly Joko Widodo tak memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024 mendatang. Alasanya, Jokowi yang sudah menjabat presiden dua periode tidak bisa maju lagi sebagai calon wakil presiden untuk periode berikutnya.
Dari segi hukum dan etika kenegaraan, menurut Prof. Jimly, Jokowi sudah tidak bisa menjadi Wapres. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUD 1945 Presiden memegang masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.
Pasal 7 ini tidak boleh hanya dibaca secara harfiah melainkan harus dibaca secara sistematis dan kontekstual. “Hanya untuk satu kali masa jabatan”.
Begitu juga muncul tanggapan dari Prof. Denny Indrayana yang mengatakan, kalau Jokowi tidak boleh menjabat Wakil Presiden tahun 2024-2029. Sebab ketentuan pasal 7 berlaku untuk 2X5 tahun.
Apabila Jokowi memaksakan untuk calon presiden, maka berlaku ketentuan pasal 8. Apabila presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan otomatis digantikan oleh Wakil Presiden.
Sementara secara hukum presiden hanya dua kali masa jabatan, ketika maju lagi menjadi Wapres, kemudian presiden mangkat atau berhenti dan diberhentikan dalam masa jabatannya, maka akan terjadi kekosongan jabatan presiden, sebab Wakil Presiden sudah menjabat presiden dua periode.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru