Rusia gelar referendum di Luhansk, Donetsk, Kherson, dan sebagian Zaporizhzhia
ANKARA – Turki mengecam rencana Rusia menggelar referendum di empat wilayah Ukraina yang kini berada di bawah kontrol mereka. Ankara menyebut referendum yang bertujuan untuk menyatukan wilayah-wilayah itu dengan Rusia “ilegal”.
“Pencapaian yang tidak sah semacam itu tidak akan diakui oleh komunitas internasional,” kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan singkat tentang rencana referendum di empat wilayah Ukraina, Rabu (21/9/2022), dikutip laman Al Arabiya.
Saat berbicara di Majelis Umum PBB, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan dunia untuk bekerja sama dalam menemukan solusi bermartabat untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina. Menurutnya, perjanjian perdamaian nanti harus didasarkan pada perlindungan terhadap integritas teritorial Ukraina.
“Bersama-sama, kita perlu menemukan solusi diplomatik yang cukup praktis yang akan memberi kedua belah pihak (Rusia-Ukraina) jalan keluar yang bermartabat dari krisis,” kata Erdogan saat berpidato di Majelis Umum PBB, Selasa (20/9/2022), Al Arabiya.
Dia mengungkapkan, perdamaian yang langgeng harus didasarkan pada perlindungan integritas teritorial Ukraina. “Kami akan terus meningkatkan upaya kami untuk mengakhiri perang yang berkobar lagi dalam beberapa hari terakhir berdasarkan integritas teritorial dan kemerdekaan Ukraina. Saya mengundang organisasi internasional dan semua negara untuk memberikan dukungan tulus terhadap upaya Turki,” ucap Erdogan.
Sejak awal konflik, Turki memang sudah berusaha menjadi mediator antara Rusia dan Ukraina. Ankara pun membantu kedua negara tersebut menyepakati perjanjian koridor gandum Laut Hitam pada Juli lalu. Pidato Erdogan soal solusi diplomatik untuk konflik Rusia-Ukraina disampaikan beberapa jam setelah empat wilayah di Ukraina timur yang kini berada di bawah kontrol Moskow mengumumkan akan melangsungkan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Empat wilayah tersebut adalah Luhansk, Donetsk, Kherson, dan sebagian wilayah Zaporizhzhia. Referendum diagendakan digelar pada Jumat (23/9/2022) mendatang.
Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitro Kuleba telah mengkritik keras rencana referendum tersebut. “Ukraina memiliki hak untuk membebaskan wilayahnya dan akan terus membebaskan mereka, apa pun yang dikatakan Rusia,” ujarnya.
Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan pun telah mengomentari tentang rencana refrendum tersebut. “Kami tidak akan pernah mengakui wilayah ini sebagai apa pun selain bagian dari Ukraina,” katanya.
sumber : Reuters
Sumber: Republika
