Kementerian PUPR telah merancang pembangunan infrastruktur IKN dilaksanakan bertahap.
JAKARTA — PT Indra Karya (Persero) bersama PT Jaya CM, PT Bemaco Rekaprima, dan PT Geornap International Consultant secara resmi bergabung dalam Paket Manajemen Konstruksi Induk dalam proses pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara, Nusantara.
Direktur Utama Indra Karya Gok Ari Joso Simamora berharap pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi Induk untuk KIPP IKN bisa mengatur tata kelola pelaksanaan pembangunan dapat teratur sehingga memperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan. Untuk bisa mencapai tujuan ini, lanjut Ari, Indra Karya perlu memperhatikan mutu bangunan, biaya yang digunakan, waktu pelaksanaan dengan memperhatikan aspek environmental lingkungan tetap terjaga.
“Hal ini agar pembangunan IKN bisa berjalan dengan optimal dan terintegrasi berkelanjutan sesuai target yang dicanangkan oleh Kementerian PUPR,” ujar Ari dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (4/11/2022).
Ari optimistis Indra Karya dan beberapa perusahaan lainnya bisa berperan penting dan meminimalisir risiko dari sisi mutu, fisik konstruksi, biaya, waktu dan aspek manajemen lingkungan berkelanjutan secara terintegrasi pada pembangunan KIPP IKN Nusantara.
Ari mengatakan pelaksanaan kegiatan ini telah melalui berbagai proses pengadaan barang dan jasa yang mana Indra Karya sebagai BUMN konsultan konstruksi juga telah mengikuti proses lelang tender pengadaan barang dan Jasa Manajemen Konstruksi Induk pada kegiatan pembangunan KIPP IKN. Hal ini sesuai dengan Surat Ketua TPBJK Bidang Infrastruktur Ibu Kota Negara Nomor: PB.0201-Kg/TPBJK Bid. IN/345 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Paket Manajemen Konstruksi Induk dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Induk pada Kegiatan Pembangunan KIPP IKN Nomor: SPPBJ/LELANG-MK-IKN-Wil-1/01/Xl/2022.
Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, mengatakan hal ini merupakan pengalaman pertama bagi pemerintah dalam membangun IKN. Untuk itu, lanjut Diana, seluruh konsultan yang menangani Manajemen Konstruksi (MK) Induk ini perlu menjalankan tata kelola yang baik dan adaptif dalam bekerja serta menjaga lingkungan ekosistem di lokasi proyek.
“MK Induk ini secara keseluruhan mengintegrasikan pengawasan pembangunan KIPP di IKN,” ujar Diana.
Diana mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mentransformasikan pelaksanaan pekerjaan di seluruh sektor di KIPP IKN Nusantara. Kementerian PUPR, ucap Diana, telah merancang pembangunan infrastruktur IKN Nusantara dilaksanakan secara bertahap dengan mengusung konsep Future Smart Forest City of Indonesia sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan.
“Pada tahap awal yaitu 2022 hingga 2024, pembangunan yang akan menjadi prioritas Kementerian PUPR meliputi KIPP seluas 6.671 hektare. Oleh karena itu, pembangunan wajib menjaga ekosistem lingkungan, tidak menebang pohon sembarangan dan kewajiban menanam pohon di daerah terkait,” kata Diana.
Sumber: Republika
