Peran Bulog di tahun depan harus dioptimalkan dengan kolaborasi bersama swasta.
JAKARTA — Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menyarankan agar pemerintah dapat menaikkan harga acuan gabah di tahun depan. Pasalnya, biaya produksi padi mengalami kenaikan salah satunya yang dipicu oleh kenaikan harga pupuk.
Koordinator Nasional KRKP, Said Abdullah, mengatakan, dalam tiga tahun terjadi penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman pangan yang sempat menyentuh ke angka 90 poin. Itu mengindikasikan perlunya upaya dari pemerintah agar kesejahteraan petani padi membaik di tahun depan.
“Menurut saya itu harusnya tidak terulang. Salah satunya bagaimana untuk memacu peningkatan pendapatan, yaitu dengan menaikkan HPP (harga pembelian pemerintah) gabah,” kata Said kepada Republika.co.id, Rabu (28/12/2022).
Ia mengusulkan agar HPP gabah bisa dinaikkan ke level Rp 5.000-Rp 5.500 per kg dari HPP saat ini sebesar Rp 4.200 per kg. Besaran harga itu mengacu pada tren rata-rata harga gabah saat ini.
“Yang kedua, pemerintah bisa mengurangi pengeluaranpetani seperti biaya untuk sarana produksi pertanian,” kata Said menambahkan.
Di tengah tantangan geopolitik Rusia-Ukraina yang belum dapat diprediksi dan membuat kenaikan harga pupuk dunia, pemerintah harus melakukan berbagai upaya agar biaya sarana pertanian tetap terjangkau dan tersedia.
Menurut Said, jika kesejahteraan petani meningkat, persoalan pupuk subsidi yang selama ini terbatas pun dapat mengurangi ketergantungan petani. Dengan kata lain, dengan pendapatan yang lebih baik, petani lebih mampu untuk menggunakan pupuk non subsidi dengan harga yang lebih tinggi.
Pakar Pertanian IPB University, Hermanto Siregar, menambahkan, kenaikan HPP gabah memang sudah menjadi konsekuensi dari inflasi global. Mau tak mau, harga beras di level konsumen pu harus disesuaikan dengan kondisi saat ini.
Ia pun menyinggung soal efektivitas Bulog sebagai stabilitator harga beras dikala terdapat gejolak dalam negeri. Menurut Hermanto, peran Bulog di tahun depan harus dioptimalkan dengan kolaborasi bersama swasta dengan infrastruktur yang lebih maju untuk menjaga stabilitas harga gabah dan beras tahun depan.
Sumber: Republika
