Rusuh Morowali akibat kebijakan pembangunan salah sasaran.
JAKARTA — AKtivis buruh Syahganda Nainggolan mengatakan kerusuhan yang melibatkan tenaga kerja China dan pribumi di pabrik Smelter PT GNI di Morowali pada 14 Januri lalu merupakan dampak dari pembangunan yang salah sasaran. Sebab, seharunaya pada jauh-jauh hari kemungkinan terjadinya aksi ini sudah diantisipasi dengan baik oleh pemerntah.
“Seharusnya sejak awal pemerintahan Jokowi membatasi kehadiran pekerja asal RRC sebatas pekerja ahli, bukan buruh kasar. Begitu juga orientasi bisnisnya, bukan semata-mata untuk kepentingan investor tersebut,” kata Syhaganda, di Jakarta, Selasa pertang, (17/1/2023).
Menurutnya, model pembangunan yang seharusnya dilakukan dalam mengelola tambang seharusnya tidak diserahkan pada investor asing secara dominan. Pelibatan investor cukup sebatas unsur pelengkap. Sebab, pertambangan dan industri smelter bukanlah industri yang rumit.
“Apalagi jika mempertimbangkan kesejahteraan buruh lokal, seharusnya buruh ikut memiliki projek-projek pertambangan tersebut melalui program ESOP (Employment Stock Option Program). Buruh-buruh industri tambang harus diisi mayoritas pribumi lokal dan keuntungan dibagi maksimal pada mereka,” katanya.
Syahganda mengingatkan bahwa kerusuhan Jakarta pada peristiwa seperti in pernah terjadi pada 49 tahun silam, yakni saat meletusnya peristuwa Malari.”
Kasus Malari seharusnya dapat menjadi pelajaran bahwa investor asing tidak boleh terlalu mendominasi. Ingat, bahkan, setelah kerusuhan Makari itu, Suharto dan Jepang berusaha membuat model pembangunan yang melibatkan kontrol masyarakat dan Bank Dunia di Indonesia. Nah, kalau dulu akibat rusush Malari kebijakan bisa berubah, maka hal yang sama juga hendaknya bisa terjadi usai kasus meletusnya rusuh di Morowaki ini. Kebijakan pembangunan juga bisa diubah,” tegasnya,
Syahganda menambahkan, pemerintah Jokowi dan DPR saat ini memang harus mengevaluasi semua investasi asing di pertambangan, Hal ini penting untuk memastikan ada tidaknya potensi kerusuhan sosial di sektor tersebut di wilayan lain, seperti yang terjadi di Morowali.”
Sumber: Republika
