Kantor LPU Pos ini mengedukasi masyarakat langsung terkait transaksi nontunai.
JAKARTA — PT Pos Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melaksanakan penambahan layanan pos universal (LPU) atau kantor cabang pembantu di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal) dan perbatasan.
Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal R Djoemadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/2/2023), menyatakan, keberadaan Kantor LPU ini bisa mengedukasi masyarakat secara langsung terkait transaksi nontunai. Sebab, lanjutnya, di wilayah tersebut hampir tidak ada cabang perbankan dan otomatis sejumlah masyarakat di sana tidak memiliki nomor rekening bank.
“Sekarang program pemerintah adalah transaksi nontunai. Tidak hanya di kota, tapi juga harus di seluruh pelosok Indonesia. Karena bagi pemerintah, semakin nontunai, semakin efisien menjalankan ekonomi. Kami hadir di sana juga memberikan layanan jasa keuangan,” kata Faizal.
Menurut dia, peluncuran kantor cabang pembantu LPU di wilayah 3T tersebut dilakukan pada 1 Februari 2023 secara bersamaan di dua lokasi yakni di Jakarta dipimpin Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R Djoemadi Hadir dalam acara ini serta Direktur Pos Kementerian Kominfo RI Gunawan Hutagalung. Lokasi kedua di KCP Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Direktur Business Development dan Portfolio Management PT Pos Indonesia Prasabri Pesti
Direktur Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Kominfo Gunawan Hutagalung menambahkan, dalam kolaborasi ini pemerintah menyediakan anggaran melalui Kementerian Keuangan. Kemudian Kominfo melakukan supervisi dalam implementasinya sedangkan Pos Indonesia yang menyelenggarakan secara operasional.
KCP yang diluncurkan tersebut terdiri dari delapan Kantor LPU di wilayah Regional 1 Sumatera, 13 Kantor LPU wilayah Regional 5 Jatim, Bali, Nusra, dan 15 Kantor LPU di wilayah Regional 6 Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Total pada 2023 pemerintah mengalokasikan dana penyelenggaraan LPU sebesar Rp 378 miliar untuk kepentingan operasional di 2.375 kantor LPU bersama unit layanan pos lainnya yang melayani lebih dari 70 persen kecamatan dari 7.266 kecamatan di Indonesia.
“Kita melakukan pengawasan, pemantauan langsung, maupun laporan yang wajib disampaikan Pos Indonesia. Kita mendorong PT Pos datang langsung ke tengah masyarakat. Ini untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi,” kata Gunawan.
Menurut dia meski posisi Kantor LPU di wilayah 3T tapi tarif ditetapkan langsung oleh pemerintah sementara tarif komersial bersifat kompetitif.
sumber : ANTARA
Sumber: Republika
