Kementerian BUMN mendukung digitalisasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Aceh
LHOKSEUMAWE — PT Bank Syariah Indonesia (BSI) berkomitmen meningkatkan dan mendorong roda perekonomian di Provinsi Aceh, khususnya sektor UMKM. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan BSI telah menyerahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2023 dan juga meluncurkan Kartu Tani Digital untuk Pupuk Bersubsidi di Kawasan Pabrik Pupuk Iskandar Muda, Lhokseumawe, Aceh. Jumat (10/2/2023).
“Alhamdulillah tiap tahunnya (penyaluran KUR) terus meningkat, baik dari sisi penyaluran maupun jumlah penerima manfaatnya,” ujar Hery dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (10/2/2023) malam.
Di Aceh, lanjut Hery, pihaknya memiliki catatan positif dalam penyaluran salah satu stimulus pemerintah di sektor UMKM tersebut. Hingga Desember 2022, penyaluran KUR BSI Region I Aceh mencapai angka Rp 2,79 triliun atau naik senilai Rp 1,19 triliun secara tahunan. Angka penerima KUR pun meningkat dari 30.943 nasabah pada 2021 menjadi 39.872 nasabah pada akhir 2022 atau bertambah 8.929 nasabah.
Tidak hanya penyaluran KUR, Kementerian BUMN juga mendukung digitalisasi dalam
penyaluran pupuk bersubsidi dengan meluncurkan Kartu Tani Digital untuk Pupuk Bersubsidi. “Pada hari ini juga PT Pupuk Indonesia (Persero) bekerja sama dengan BSI meluncurkan Kartu Tani Digital, agar dapat dipastikan ketepatan alokasi pupuk bersubsidi dan juga bisa transparan dalam penyalurannya. Ini merupakan bagian untuk memastikan petani di Aceh mendapatkan pendapatan yang baik,” tambah Hery.
Uji coba program Kartu Tani Digital sebelumnya dilakukan BSI di Kabupaten Aceh Besar, bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh, yang mana bumi Serambi Mekah menjadi pilot project program strategis pemerintah tersebut.
Hery menyampaikan, dengan adanya Kartu Tani Digital, petani dimudahkan untuk
melakukan penebusan pupuk bersubsidi tanpa harus membawa fisik kartu yang mungkin saja tertinggal, terselip ataupun berpindah tangan, sembari tetap menjaga akuntabilitas transaksi menggunakan aplikasi dengan e-wallet kuota pupuk alokasi.
Dengan terobosan ini, Hery berharap, tidak ada lagi petani di Aceh yang kesulitan mendapatkan pupuk subsidi karena mekanismenya lebih mudah dan jelas, sekaligus menjadi alat untuk memonitoring pendistribusian pupuk subsidi kepada petani agar tepat sasaran.
“Kartu Tani Digital ini memiliki beberapa fungsi seperti kartu identitas untuk petani, database produktivitas petani, monitoring pendistribusian pupuk, dan alat transaksi penebusan pupuk. Sehingga kedepannya semua terdata dan tidak ada lagi petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, kelangkaan pupuk, atau harga pupuk mahal,” ucap Hery.
Kabupaten Aceh Besar menjadi Kabupaten/Kota pertama di Indonesia yang menerima Kartu Tani Digital. Tercatat, petani di wilayah Kabupaten Aceh Besar berjumlah 38.767 orang.
Hery menjelaskan pola transaksi Kartu Tani Digital dibagi dalam tiga tahap yaitu pembukaan rekening, aktivasi rekening, dan penebusan pupuk. Pada tahap awal, BSI bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengunduh data petani dari e-alokasi Kementan yang selanjutnya akan diproses pembukaan rekening dan e-Wallet petani secara kolektif.
“Data hasil pembukaan rekening akan disampaikan ke Kementerian Pertanian dan aplikasi Rekan PIHC,” sambung Hery.
Hery mengatakan proses aktivasi rekening bagi petani dapat dilakukan di Kios Pupuk yang telah terdaftar sebagai Agen BSI Smart, dengan membawa kelengkapan dan melakukan konfirmasi pada aplikasi BSI Smart. Kartu Tani Digital yang telah diaktivasi nantinya akan digunakan petani untuk proses tebus pupuk bersubsidi melalui Kios Pupuk sesuai jenis, kebutuhan dan alokasi pupuk yang tertera pada aplikasi Rekan PIHC.
“Dengan demikian, setiap penggunaan pupuk bersubsidi akan termonitor dengan lebih baik, dan diharapkan tepat sasaran. Dari data tersebut, juga dapat dilihat tingkat produktivitas masing-masing petani,” katanya menambahkan.
Sumber: Republika
