Perang antara Rusia dan Ukraina sudah memasuki tahun pertama. Banyak situasi telah berubah sejak pertempuran meletus pada 24 Februari 2022 lalu. Salah satu momen perubahan terjadi pada 30 September tahun lalu, yakni ketika Ukraina secara resmi mengajukan permohonan keanggotaan kepada Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Salah satu alasan Rusia menyerang Ukraina adalah untuk mencegah negara tersebut bergabung dengan NATO. Moskow menilai, kehadiran NATO di garis perbatasannya akan menjadi ancaman langsung dan signifikan bagi keamanannya. Oleh sebab itu, Rusia menolak jika NATO memperluas ekspansinya ke timur Eropa, terlebih merangkul Kiev menjadi anggotanya.
Situasi di perbatasan Ukraina sudah memanas sejak Desember 2021. Kala itu dilaporkan bahwa Rusia telah mengerahkan sekitar 10 ribu pasukannya ke dekat perbatasan Ukraina. Namun Moskow mengklaim bahwa kehadiran mereka di sana adalah untuk latihan.
Memasuki 2022, jumlah pasukan Rusia yang ditempatkan di perbatasan Ukraina terus bertambah. Jumlahnya diperkirakan mencapai 190 ribu tentara. Saat situasi demikian, alih-alih meredam ketegangan, NATO justru seolah sengaja “memancing” kemarahan Rusia. Pada 9 Februari 2022, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan, pintu NATO terbuka untuk Ukraina. Namun jika hendak bergabung, Kiev, kata Stoltenberg, harus terlebih dulu melakukan reformasi.
“Semakin sukses Ukraina dalam menerapkan reformasi, semakin dekat harapan Ukraina untuk memenuhi standar NATO, dan semakin dekat Anda bisa menjadi anggota NATO,” ujar Stoltenberg dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal.
Komentar Stoltenberg tersebut kian memanaskan situasi. Moskow menilai, kekhawatirannya yang sudah disampaikan perihal keanggotaan Ukraina dalam NATO “diabaikan”. Pada 24 Februari, Rusia akhirnya menginisiasi serangan ke Ukraina. Barat menyebutnya “agresi”. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin melabeli keputusannya sebagai “operasi militer khusus”.
Setelah diserang Rusia, pada Maret 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyampaikan bahwa negaranya memang tidak mungkin menjadi anggota NATO. “Jelas bahwa Ukraina bukan anggota NATO, kami memahami ini. Selama bertahun-tahun kami mendengar tentang pintu yang tampaknya terbuka, tapi juga telah mendengar bahwa kami tidak akan masuk ke sana, dan ini adalah kebenaran dan harus diakui,” ucapnya.
Namun tujuh bulan setelah pecahnya pertempuran, tepatnya pada 30 September 2022, Ukraina berubah haluan. Ia secara resmi mengajukan permohonan keanggotaan kepada NATO. Langkah itu diambil hanya beberapa jam setelah Putin mengesahkan aneksasi empat wilayah Ukraina, yakni Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhzhia.
“De facto, kita sudah menuju NATO. Secara de facto, kami telah membuktikan kompatibilitas dengan standar aliansi. Mereka nyata untuk Ukraina – nyata di medan perang dan dalam semua aspek interaksi kita. Kami saling percaya, kami saling membantu, dan kami saling melindungi. Ini adalah aliansi. Secara de facto. Hari ini, Ukraina mengajukan permohonan untuk menjadikannya de jure,” kata Zelensky saat mengumumkan permohonan “cepat” keanggotaan negaranya ke NATO.
Karena masih dalam keadaan berperang, NATO tidak mungkin menerima masuknya Ukraina. Terdapat Pasal 5 NATO yang mengatur bahwa jika salah satu anggotanya diserang, maka serangan tersebut harus dipandang sebagai agresi ke semua anggota. Vladimir Putin sempat menyatakan bahwa jika harus berperang dengan NATO, Rusia pasti kalah,
Namun Putin memperingatkan bahwa Rusia merupakan salah satu negara kekuatan nuklir. Menurutnya, tidak akan ada pemenang jika Rusia harus berperang dengan NATO. Hingga saat ini, belum ada kelanjutan tentang proses permohonan keanggotaan Ukraina di NATO. Kendati demikian, negara anggota NATO secara aktif memberikan bantuan militer kepada Kiev.
Pada 5 Februari 2023 lalu, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov mengklaim, secara de facto negaranya telah menjadi anggota NATO. Pernyataannya terkait dengan aliran bantuan persenjataan yang sudah diperoleh Ukraina dari Barat. “Saya benar-benar berani mengklaim bahwa kami telah menjadi negara NATO de facto. Kami hanya memiliki bagian de jure yang tersisa,” kata Reznikov.
