WASHINGTON – Sudah sebelas pekan lebih Benjamin Netanyahu menjabat perdana menteri Israel (PM). Jabatan ketiga kalinya yang ia emban. Namun, Gedung Putih, sekutu dekat Israel, hingga kini belum mengundang Netanyahu untuk bertandang.
Ini salah satu pertanda, AS kurang sreg dengan kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintahan sayap kanan Bibi, panggilan akrab Netanyahu. Sebab, kebanyakan PM Israel bertandang ke AS atau bertemu presiden tak lama setelah menjabat.
Kantor berita Reuters merujuk kebiasaan ini yang berlangsung mulai akhir 1970-an. Hanya dua dari 13 PM yang memimpin pemerintahan baru menunggu lama ke Gedung Putih.
Gedung Putih menolak berkomentar Netanyahu apakah sudah dikirimi undangan. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri AS mengarahkan Reuters untuk menanyakan informasi ini ke Israel. Kedutaan Besar Israel di Washington pun menolak berkomentar
‘’Pesan yang ingin disampaikan, jika (Netanyahu) menerapkan kebijakan yang menimbulkan keberatan, maka tak ada ajakan duduk di Kantor Oval,’’ ungkap mantan penasihat senior utusan khusus negosiasi Israel-Palestina, David Makovsky. Ia kini aktif di Washington Institute for Near East Policy.
Sejak awal tahun, aksi massa memenuhi jalanan di Israel. Mereka memprotes rencana pemerintah memangkas wewenang Mahkamah Agung. Di tengah meningkatnya kekerasan di Tepi Barat, pemerintahan sayap kanan meresmikan outpost pemukim Yahudi.
Ini memicu kritik dari sejumlah pejabat AS termasuk Menhan AS Lloyd Austin saat berkunjung ke Israel pekan lalu. AS sudah lama menjadi penopang utama Israel dengan memberikan bantuan militer dengan nilai lebih dari 3 miliar dolar AS per tahun.
Seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, pemerintahan Presiden Joe Biden lebih memilih berbicara di belakang layar daripada menyampaikan kritik terbuka. Khususnya menyangkut rencana perubahan sistem hukum yang digadang Netanyahu.
Chris Murphy, anggota Komisi Hubungan Luar Negeri Senat AS dari Demokrat berharap, Biden menyampaikan pesan tegas ke Israel.’’Saya ingin pemerintah menegaskan dukungan pada masa depan Palestina dan kebijakan pemerintahan Netanyahu mestinya sesuai dengan itu.’’
Sumber: Republika
