Ketua KPU Hasyim Asyari (kanan) bersama Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (kiri) saat penyerahan berkas pendaftaran bakal calon legislatif di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (13/5/2023). Partai Gerindra resmi mendaftarkan 580 bakal calon legislatif untuk DPR RI dan memenuhi syarat keterwakilan perempuan mencapai 35,3 persen atau 205 orang pada Pemilu 2024.
JAKARTA — Sekertaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani bersama rombongan baru saja menyerahkan daftar bakal calon legislatif (Bacaleg) dengan diiringi marching band ke KPU, Jakarta, Sabtu (13/5/2023). Dalam penyerahan dokumen yang ada, kata Muzani, mencakup 580 orang calon anggota DPR.
“Dari 580 orang itu, 205 terpilih dari perempuan, sama dengan 35,3 persennya,” kata Muzani kepada awak media di KPU, Sabtu (13/5/2023).
Dia berharap, semua nama yang didaftarkan partai bisa menjadi putra/putri terbaik yang bisa membangun bangsa ke depannya. Lanjut dia, kampanye yang akan dilakukan Gerindra ke depan dipastikan menjunjung persahabatan, persatuan, kerukunan, keakraban dan kegotongroyongan.
“Bolehlah kita angkat partai kita setinggi-tingginya, tapi tetap kita adalah WNI yang harus menjunjung kebersamaan dan kerukunan,” tutur dia.
Dengan mengutamakan kampanye semacam itu pada 2024 nanti, dia menyebut pemilu bisa berjalan dengan sukses. Sementara itu, Ketua Umum KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan dokumen kelengkapan yang diserahkan oleh Gerindra. Menurut dia, jika ada yang masih belum lengkap, partai berkaitan bisa melengkapinya dan diberikan kesempatan hingga besok Ahad, 14 Mei 2023.
“Selanjutnya, setelah itu, kami akan melakukan pemeriksaan, penelitian dan dokumen verifikasi apakah sudah benar dan sah atau belum,” jelas dia.
Jika nyatanya ada yang kurang atau belum sah, dia menyebut akan menyediakan kesempatan pada masa perbaikan. Berdasarkan pantauan, Gerindra datang sekira pukul 13.30 WIB saat PBB masih ada di dalam KPU untuk menyerahkan dokumen. Kendati demikian, penyerahan dokumen Gerindra dilakukan sore harinya selepas PBB dan PKB menyerahkan dokumen.
Sumber: Republika
