Minggu, 26/05/2024 - 03:16 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

NASIONAL
NASIONAL

Bawaslu akan Laporkan KPU ke DKPP karena tak Bisa Akses Data Caleg

Komisioner Bawaslu RI, Totok Hariyono.

ADVERTISEMENTS
QRISnya satu Menangnya Banyak

JAKARTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berencana melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Alasannya, KPU tak kunjung memberikan akses kepada Bawaslu untuk melihat dokumen syarat pendaftaran puluhan ribu bakal calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2024.

ADVERTISEMENTS
Bayar PDAM menggunakan Aplikasi Action Bank Aceh Syariah - Aceh Selatan

Dokumen persyaratan itu terhimpun dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU. Bawaslu tidak bisa mengakses dokumen-dokumen persyaratan caleg meski tahapan pendaftaran caleg sudah berjalan selama satu bulan, yakni sejak 1 Mei 2023.

“Aksesnya masih sangat terbatas. Syarat calonnya belum bisa diakses,” kata Komisioner Bawaslu RI Totok Hariyono kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/6/2023).

Berita Lainnya:
Tank Israel Tembak Pasukan Sendiri, 5 Tentara Zionis Tewas

Totok menjelaskan, Bawaslu hanya bisa mengakses sejumlah menu dalam aplikasi Silon selama 15 menit saja. Sedangkan akses terhadap dokumen pendaftaran bakal caleg yang diunggah oleh partai politik tidak diberikan sama sekali.

ADVERTISEMENTS
PDAM Tirta Bengi Bener Meriah Aplikasi Action Bank Aceh

Berdasarkan regulasi, KPU sebenarnya harus memberikan akses supaya Bawaslu bisa melakukan pengawasan. Pengawasan penting dilakukan untuk memastikan bakal caleg yang kelak dinyatakan memenuhi syarat memang mereka yang dokumennya sudah sesuai ketentuan.

ADVERTISEMENTS
Top Up Pengcardmu Dimanapun dan Kapanpun mudah dengan Aplikasi Action

Totok mengatakan, pihaknya sudah tiga kali menyurati KPU RI agar segera memberikan Bawaslu akses, tapi tidak ada perubahan berarti. Karena itu, Bawaslu RI kini sedang membuat kajian untuk melaporkan KPU RI ke DKPP.

Berita Lainnya:
Mengembangkan Kebun Hidroponik di Rusun Jakarta

“Karena tidak bisa (diakses) ya sudah kita uji ke DKPP saja, deh. Apakah yang disampaikan KPU ini sudah sesuai dengan asas penyelenggara pemilu atau tidak, melanggar etik atau tidak. Tentu kita juga tidak gegabah. Kita lakukan kajian dulu,” kata koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI itu.

ADVERTISEMENTS

Sumber: Republika

ADVERTISEMENTS

ADVERTISEMENTS
x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi