BANDA ACEH – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara dihadirkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk menyampaikan laporannya terkait dugaan pelanggaran etik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya soal dugaan pelanggaran etik dalam putusan MK soal syarat capres-cawapres.
Dalam keterangannya, mereka menilai majunya putra sulung Presiden Joko WIdodo, Gibran Rakabuming Raka, karena keputusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023, ini sebenarnya tidak sah.
Sebab, mereka menilai, frasa boleh mendaftar jika berusia di bawah 40 tahun asalkan pernah atau sedang menjabat kepala daerah dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 hanya disetujui oleh tiga Hakim MK saja.
Sementara dua Hakim MK lainnya menyetujui penambahan frasa tersebut tetapi dibatasi minimal pada level pemilihan provinsi, artinya jabatan gubernur yang bisa maju pilpres dalam kondisi belum 40 tahun.
Sedangkan satu Hakim MK menolak bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing, dua Hakim MK menolak penambahan frasa tersebut dengan alasan open legal policy, dan satu Hakim MK menolak dengan menyatakan permohonan gugur.
“Artinya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang digunakan oleh Gibran Rakabuming Raka selaku Wali kota Surakarta untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Presidennya Prabowo Subianto hanya disetujui oleh 3 Hakim MK dari 9 Hakim MK yang tidak memenuhi sarat suara mayoritas Hakim Konstitusi yang berakibat tidak sah pencalonan Gibran Rakabuming Raka tersebut,” kata koordinator TPDI Petrus Selestinus, Rabu (1/11).
Dua hakim MK yang menyetujui syarat maju pilpres di bawah umur 40 tahun tetapi menjabat jabatan level provinsi adalah Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic.
Tiga hakim yang menyetujui permohonan dengan frasa kepala daerah yakni Anwar Usman, Manahan Sitompul, dan Guntur Hamzah. Sedangkan yang menolak adalah Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo.
Saat ini, Gibran maju cawapres mendampingi Prabowo Subianto dengan bekal menjabat sebagai Wali Kota Solo. Atas dasar tersebut, para pelapor menilai pencalonan Gibran tidak sah, karena pertimbangan dua hakim yang mengabulkan gugatan, spesifik untuk kepala daerah level gubernur.
Sumber: Gelora
