Selasa, 30/04/2024 - 02:43 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

NASIONAL
NASIONAL

Biaya Pembebasan Lahan Direncanakan Rp 1 Triliun untuk Proyek Strategis di Daerah ini

ADVERTISEMENTS

Ilustrasi kondisi lahan di Manokwari.

ADVETISEMENTS
Ucapan Belasungkawa Thantawi Ishak mantan Komisaris Utama Bank Aceh

 MANOKWARI — Pemerintah Kabupaten Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat membutuhkan anggaran lebih dari Rp1 triliun untuk membiayai pembebasan lahan pada proyek pembangunan infrastruktur strategis ibukota provinsi.

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat dan Sukses atas Pelantikan Reza Saputra sebagai Kepala BPKA
ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat Memperingati Hari Kartini dari Bank Aceh Syariah

Bupati Manokwari, Hermus Indou di Manokwari, Kamis, mengatakan, proyek pembangunan infrastruktur strategis banyak dikerjakan di wilayah kota yang padat penduduk sehingga banyak masyarakat yang akan terdampak.

ADVERTISEMENTS
Manyambut Kemenangan Idul Fitri 1445 H dari Bank Aceh Syariah
ADVETISEMENTS
Ucapan Belasungkawa Zakaria A Rahman dari Bank Aceh

“Banyak yang akan kita bebaskan dan membutuhkan ganti untung pada warga terdampak yang biayanya sangat besar, lebih dari Rp1 triliun,” katanya.

ADVERTISEMENTS

Untuk menunjukkan sebuah wajah Manokwari sebagai ibukota provinsi menjadi sebuah tantangan yang perlu diperjuangkan bersama-sama oleh Pemkab Manokwari maupun Pemprov Papua Barat.

ADVERTISEMENTS
Mudahkan Hidup Anda!, Bayar PBB Kapan Saja, Di Mana Saja! - Aceh Singkil
Berita Lainnya:
Menteri PUPR: Progres Tol Bayung Lencir- Tempino 80 Persen

Meskipun pembangunan proyek strategis bisa menggunakan anggaran dari pusat atau APBN tapi pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membiayai pembebasan lahan.

Pada pembangunan Pasar Sanggeng dan kawasan arena publik (KAP) Borarsi. Dimana pembangunan proyek strategis tersebut dibiayai oleh APBN melalui Kementerian PUPR, namun Pemkab Manokwari menghabiskan Rp100 miliar untuk pembayaran ganti untung warga yang terdampak.

“Pasar Sanggeng bisa terbangun karena Pemkab Manokwari mengeluarkan Rp50 miliar untuk pembebasan lahan. Begitu juga pada pembangunan KAP Borarsi yang menghabiskan Rp50 miliar untuk ganti untung,” ujarnya.

Selain itu, masih ada lagi proyek strategis pengembangan bandara dan proyek perubahan jalur jalan menuju bandara. Meskipun dibiayai APBN, namun Pemkab Manokwari membutuhkan biaya sangat besar untuk pembebasan lahan ke depannya.

Berita Lainnya:
Hotman Klaim Prabowo-Gibran De Facto Menang 12-0

Untuk mengatasi pembiayaan tersebut, saat ini Pemkab Manokwari sedang berusaha agar Pemprov Papua Barat mengalokasikan penambahan dana bagi hasil (DBH) Migas dari Kabupaten Teluk Bintuni.

“Kami pun masih terus bermohon kepada Pemprov Papua Barat karena proyek infrastruktur strategis Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat harus tetap kita lanjutkan. Kita harus terus berjuang dan memiliki komitmen untuk rela berkorban untuk prioritaskan hal-hal yang penting,” ujarnya.

sumber : Antara

Sumber: Republika

x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi