JAKARTA — Walau neraca perdagangan rempah Indonesia selalu surplus sejak 2017, tantangan perubahan iklim dan perlambatan ekonomi di beberapa negara tujuan perlu diwaspadai karena dapat menghambat ekspor rempah-rempah Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, selama Januari-November 2023 volume ekspor rempah-rempah mencapai 148,22 ribu ton atau naik 29,77 persen year on year (yoy). Sementara, total nilai ekspornya mencapai 564,12 juta dolar AS. Angka itu turun 4,16 persen yoy.
Melihat besarnya potensi ekspor rempah-rempah, Lembagai Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui Program Desa Devisa terus memberikan serangkaian pelatihan dan pendampingan terintegrasi untuk meningkatkan pengetahuan para petani rempah sehingga berdampak sosial, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Edukasi kepada petani diharapkan mampu meningkatkan daya saing rempah Indonesia di pasar global.
“Sepanjang 2023 lalu, LPEI berhasil membangun 917 Desa Devisa di seluruh Indonesia,” kata Kepala Divisi Riset dan Pengembangan LPEI Rini Satriani melalui keterangan resmi yang dikutip, Kamis (18/1/2024).
Beberapa di antaranya memproduksi rempah-rempah, seperti Desa Devisa Jahe Gajah di Pacitan, Jawa Timur, Desa Devisa Kapulaga di Pangandaran, Jawa Barat, hingga Desa Devisa Vanili di Nusa Tenggara Timur. Program Desa Devisa LPEI memberikan manfaat langsung kepada 80.234 petani, nelayan, pengrajin dan warga lainnya.
Itu sejalan dengan misi LPEI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan guna menjadi mitra strategis dalam ekosistem ekspor yang fokus pada beyond financing, developmental impact, dan sustainability.
Dia menjelaskan, Desa Devisa merupakan program pemberdayaan komunitas petani/perajin/koperasi, maupun UKM yang memiliki produk unggulan berorientasi ekspor. Program Desa Devisa dirancang guna memberikan pendampingan yang komprehensif dan berkelanjutan.
“Kegiatan dilakukan berupa pendampingan untuk mengatasi hambatan ekspor komunitas, antara lain penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas produksi, prosedur ekspor, perizinan dan sertifikasi, serta akses pasar,” kata Kepala Divisi Jasa Konsultasi LPEI Sofyan Naibaho.
sumber : ANTARA
Sumber: Republika
