JAKARTA- Puluhan Mahasiswa Se-Jawa Barat menggelar pernyataan sikap di depan Gedung Sate Bandung Jawa Barat pada hari Jumat (19/1/2024). Pernyataan sikap itu merupakan kelanjutan kegiatan mimbar sejajar yang di adakan 30 titik/kampus Se Jawa Barat
Koordinator Wilayah BEM PTNU SeNusantara Jawa Barat, Khuzaeni mengatakan gerakan tersebut tercipta karena rangkaian kejadian dan kebijakan di akhir masa jabatan Joko Widodo.
“Mulai dari banyaknya terjadi praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), penyalahgunaan kekuasaan, Ketua KPK yang jadi tersangka di era Jokowi, dugaan ‘endorsement’ terhadap salah satu Paslon Capres-Cawapres, dan masih banyak lagi kebobrokan dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi,” ujar Khuzaeni, Jumat (19/1/2024).
Menurutnya Indonesia hari ini mengalami kondisi darurat demokrasi dengan mempertontonkan pengangkangan konstitusi demi melanggengkan Nepotisme.
“Hal ini merusak demokrasi dengan cara yang seolah demokratis dilakukan oleh Presiden Jokowi. Pemerintahan saat ini berada di era New Authoritarianism yakni tindakan otoriter rezim berlindung dibalik alat negara,” kata Khuzaeni.
Rakyat, kata dia, saat ini disuguhkan hal-hal di luar nalar yang dilakukan oleh pemerintah. Pengangkangan konstitusi yang melanggar etika secara terang-terangan dilakukan agar anak Presiden dapat melenggang menjadi Cawapres dalam Pemilu 2024.
“Berbagai dugaan ketidaknetralan Presiden terhadap pemilu merusakan moral dan etika politik mulai dari memasang anak-anaknya menjadi kepala daerah dan ketum partai,” paparnya.
Era new authoritarianism tersebut dikatakannya Khuzaeni harus dihentikan. Pasalnya melihat bagaimana bangsa Indonesia berdarah-darah berjuang untuk reformasi maka nilai-nilai demokrasi harus dijaga.
Dia, mengajak seluruh masyarakat untuk sadar dan bergerak, bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat harus membentuk solidaritas dan bergerak bersama, hentikan seluruh otoritarian dan menjaga nilai-nilai demokrasi.
“Seluruh elemen masyarakat harus sadar, mari bergerak bersama. Nilai-nilai demokrasi harus kita jaga dan harus diperjuangkan,” kata dia.
Sementara itu, Bendahara Wilayah BEM PTNU Jawa Barat, Arip Muztabasani menyebutkan seluruh stakeholder harus mendengarkan suara generasi muda mahasiswa. DPR RI selaku perwakilan rakyat selayaknya berani dan tegas sebagai lembaga pengawas eksekutif.
“DPR RI harus tegas dalam menanggapi dan harus mempertimbangkan keluhan rakyat selaku kaki tangan rakyat yang berada di pemerintahan,” tambah Arip. Berikut adalah poin-poin pernyataan sikap BEM PTNU Jawa Barat di antaranya yakni:
1. Negara harus memulihkan hak masyarakat dan menghentikan represif aparat kepada warga yang bersuara kritis di bidang HAM, lingkungan, hak perempuan atau kesetaraan gender, hak-hak adat dan anti korupsi, juga isu keragaman atau inklusivitas
2. Negara harus memulihkan penegakan hukum atas korupsi, pelanggaran berat hak asasi, dan kejahatan ekologis yang merusak bumi dan merenggut hak-hak generasi mendatang
3. Memilih pemimpin terhadap seluruh tingkatan yang faham terhadap hak asasi, punya integritas tinggi, tidak punya jejak melalukan pelanggaran hak asasi dan kekuasan inklusif serta menjunjung kesetaraan
4. Menghentikan segala bentuk penggunaan aparat penegak hukum, untuk hal-hal apapun
Kecuali bagi penegakan hukum yang jujur, adil dan bermartabat
5. Negara harus memilihkan integritas badan pengawas seperti DPR, dan stop menyalahgunakan penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Mahkamah Konstitusi (MK) demi kepentingan keluarga dan golongan sendiri
6. Menjaga pemilu jujur, adil, damai, bermartabat dan inklusif serta mengajak seluruh rakyat untuk bergerak
7. Mahasiswa harus segera mengkonsolidasikan diri dan mengambil tantangan sejarah untuk berdiri tegak menjadi tonggak demokrasi dengan menolak kembalinya orde baru, dan republik rasa kerajaan
8. Rakyat, mahasiswa, pers bersatu untuk supremasi hukum Indonesia
9. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari buruh, petani, nelayan, seluruh masyarakat Indonesia untuk menggelorakan dan mengawal PEMILU tahun 2024 yang penuh kejujuran, keadilan, demokratis, tanpa intervensi penguasa, Polri, serta Presiden.
