Pemandangan kamp tenda sementara tempat tinggal warga Palestina yang mengungsi akibat serangan darat Israel di Jalur Gaza, di Rafah, pada Selasa, 23 Januari 2024.
WASHINGTON — Gedung Putih mengatakan Washington mengirim utusannya dalam negosiasi gencatan senjata terbaru perang Israel di Gaza yang mencakup pertukaran sandera dengan tahanan Palestina dipenjara Israel. Gencatan senjata itu dilaporkan akan berlangsung selama 30 hari.
Qatar, Amerika Serikat (AS) dan Mesir memediasi perundingan yang digelar sejak 28 Desember. Pada Selasa (23/1/2024) Sumber mengatakan Israel dan Hamas sudah menyepakati prinsip rencana kerangka kerja proposal gencatan senjata. Tapi rencana ini masih tertahan perbedaan kedua belah pihak bagaimana mengakhiri perang di Gaza.
Departemen Luar Negeri AS dan Gedung Putih, Kementerian Luar Negeri Qatar dan Badan Informasi Pemerintah Mesir belum menanggapi permintaan komentar. Sementara Israel mengalami pukulan terkeras dalam operasi militernya di Gaza, kemarin Israel mengatakan 24 tentaranya tewas dalam dua insiden terpisah.
Pemerintah Israel menegaskan kembali tujuan militernya ke Gaza adalah untuk menumpas Hamas yang menguasai Gaza sejak 2007 dan memulangkan sisa sandera yang masih ditawan di Gaza. “Atas nama para pahlawan kami, atas nyawa kami, kami tidak akan berhenti berperang sampai kemenangan absolut,” kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Selasa kemarin.
Juru bicara pemerintah Israel Eylon Levy mengatakan tidak ada gencatan senjata sampai Hamas melepas kekuasaannya dan pembebasan sandera di Gaza. Israel mengklaim Hamas membunuh 1.200 orang dan menculik 240 orang dalam serangan mendadak 7 Oktober lalu.
Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan dalam 24 jam terakhir 195 rakyat Palestina tewas dalam serangan Israel. Sehingga total kematian dalam operasi militer Israel mencapai 25.490 orang. Ribuan orang diyakini masih tertimbun reruntuhan bangungan.
“Seluruh populasi Gaza mengalami kehancuran dalam skala dan kecepatan yang tiada bandingannya di sejarah modern,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Dewan Keamanan PBB.
“Tidak ada pembenaran yang dapat dilakukan atas hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina,” tambahnya.
Ia mengecam penolakan….
sumber : Reuters
Sumber: Republika
