Masukan dari pendukungnya, semisal Goenawan Mohamad dan kawan-kawan, tidak digubris. Desakan publik agar presiden memperhatikan dimensi etika (konflik kepentingan oleh Ketua MK) cuma dianggap angin lalu. Pencalonan Gibran membawa noda etik yang akan dicatat sebagai salah satu pemilu terburuk sepanjang sejarah republik.
Bagaimana mungkin presiden, orang nomor satu republik (kepala pemerintahan dan kepala negara), tidak memihak ketika putra sulungnya ikut dalam kontestasi pilpres? Bagaimana prinsip netralitas presiden diwujudkan ketika presiden justru menginginkan orangnya (the president man) agar melanjutkan kepemimpinan nasional?
Pernyataan presiden di Halim Perdanakuma, Jakarta, 24 Januari 2024, telah membuka tabir. Sebuah tabir yang selama ini berupa kode-kode, pernyataan ambigu dan multitafsir, atau bantahan bahwa dia tidak akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024.
Ketika Jokowi mengatakan presiden boleh memihak, besar kemungkinan ia akan menggunakan haknya (hak politik) untuk memihak pada capres-cawapres tertentu. Dan itu tidak mungkin diberikannya kepada Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Ganjar-Mahfud MD. Itu hal yang mustahil.
Tapi bagaimana seorang presiden, yang ingin menggunakan hak politiknya (memihak dalam kontestasi politik) bisa berlaku adil?
Negeri kita tidak punya preseden soal ini. Tapi kalau harus mencapai contoh apa yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di ujung kekuasaannya, tahun 2014, dikenang sebagai presiden yang mewujudkan pemilu 2014 silam. Pollster dan akademisi tentang kepemiluan seperti Saiful Mujani mengakui kontribusi SBY itu.
Di tahun terakhir kekuasaannya, tahun 2014, SBY memilih tidak menggunakan hak politiknya untuk memihak di Pemilu 2014 silam. Dia membiarkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla bertarung dengan Prabowo-Hatta Rajasa.
SBY saat itu netral. Saya menyaksikan SBY memang netral saat itu. Juga lewat testimoninya belakangan.
“Untuk diingat memang pada Pilpres 2014 dulu saya memilih bersikap netral, dan mempersilahkan baik pasangan Pak Jokowi bersama Pak Jusuf Kalla maupun pasangan Pak Prabowo bersama Pak Hatta Rajasa untuk berkompetisi secara sehat dan demokratis,” ungkap SBY dalam buku kecil untuk kader Demokrat, Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi.
Persaingan Pilpres yang sehat dan demokratis, seperti dikatakan SBY itu, hanya akan terjadi jika presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara tidak memihak, berdiri di atas semua kepentingan kelompok, golongan, partai politik dan kandidat presiden/wapres.
Tanpa itu kredibilitas penyelengaraan pemilihan umum dipertaruhkan. Tahun ini negeri kita akan menghelat pemilu keenam di masa reformasi. Jangan karena keinginan presiden untuk menggunakan hak politiknya, Pemilu 2024 jatuh menjadi pesta elektoral yang tidak berintegritas. Bangsa ini menunggu teladan dari presiden.
Ingatlah kuat-kuat sumpah saat dilantik menjadi nakhoda republik sebagaimana tertera pada Pasal 9 UUD 1945 ini.
“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”
**). Penulis adalah mantan Produser Eksekutif Beritasatu TV
