JENEWA — Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan “bencana masif” yang terjadi Gaza. Lembaga PBB itu mengatakan warga Gaza berada di garis jurang kelaparan.
“Ini populasi yang kelaparan hingga mati, ini populasi yang didorong menuju jurang,” kata direktur kedaruratan WHO Michael Ryan seperti dikutip di Aljazirah, Kamis (1/2/2024).
“Warga sipil di Gaza bukan salah satu pihak dalam konflik ini dan mereka seharusnya dilindungi, begitu juga fasilitas kesehatan mereka,” tambahnya.
Hal ini disampaikan setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggambarkan lembaga pengungsi PBB untuk Palestina (UNRWA) sebagai “tulang punggung semua respon kemanusiaan di Gaza.” Ia meminta negara-negara untuk “menjamin keberlanjutan kerja UNRWA untuk menyelamatkan nyawa.”
Amerika Serikat (AS) sebagai pendonor terbesar UNRWA dan beberapa negara lain menangguhkan pendanaannya. Setelah Israel menuduh sejumlah staf lembaga itu terlibat dalam serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober lalu.
“Saya secara pribadi sangat ngeri dengan tuduhan tersebut,” kata Guterres pada Komite Pelaksanaan Hak-hak yang Tidak Dapat Dicabut dari Rakyat Palestina atau Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP), Rabu (31/1/2024).
“Kemarin, saya bertemu dengan pendonor untuk mendengar kekhawatiran mereka dan menguraikan langkah-langkah yang kami ambil untuk mengatasinya,” tambahnya.
Pejabat PBB memperingatkan UNRWA akan menangguhkan operasinya pada bulan Februari bila donasi tidak kembali dialirkan. Kepala WHO, Program Pangan Dunia (WFP), UNICEF dan Organisasi Migrasi Internasional (IOM) dan lembaga dan mitra PBB lainnya mengatakan mereka “ngeri” dengan tuduhan Israel.
“Namun kami tidak boleh mencegah seluruh organisasi untuk melaksanakan mandat untuk membantu masyarakat yang sangat membutuhkan, tidak ada entitas lain yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan bantuan dalam skala dan luas pada 2,2 juta warga Gaza yang sangat membutuhkan,” kata mereka dalam pernyataan bersama.
Dalam pertemuan di Dewan Keamanan PBB di Gaza pada Rabu kemarin Kepala Koordinator Urusan Kemanusiaan dan Bantuan Darurat PBB Martin Griffith mengatakan UNRWA berperan penting dalam bantuan kemanusiaan di Gaza.
“Sederhananya dan terus terang: Respon kemanusiaan kami untuk wilayah pendudukan Palestina itu tergantung, sepenuhnya tergantung pada UNRWA didanai dengan cukup dan beroperasi,” kata Griffiths pada 15 anggota Dewan Keamanan.
“Layanan penyelamatan nyawa UNRWA … bagi lebih dari tiga perempat penduduk Gaza tidak boleh terancam oleh dugaan tindakan beberapa individu. Ini adalah masalah ketidakseimbangan yang luar biasa,” katanya.
Griffiths menambahkan kemampuan komunitas kemanusiaan untuk membawa bantuan ke warga Gaza masih “sangat tidak memadai”.
“Kami terus menghadapi masalah penolakan masuknya barang-barang yang sangat dibutuhkan ke Gaza oleh Israel karena alasan yang, setidaknya bagi kami, tidak jelas dan tidak konsisten,” katanya.
Pekan lalu Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Israel untuk mengambil semua langkah untuk mencegah pasukannya melakukan genosida dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi kemanusiaan warga Palestina di Gaza dalam kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan.
Dalam putusan sementara yang sangat dinanti-nantikan pada Jumat (26/1/2024), ICJ tidak menyerukan gencatan senjata namun mengatakan Israel harus segera menerapkan langkah-langkah “segera dan efektif” untuk menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan dan layanan dasar ke Gaza.
Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor mengatakan semua negara berkewajiban untuk menghentikan pendanaan dan memfasilitasi tindakan militer Israel di Gaza setelah Pengadilan Dunia menjelaskan tindakan tersebut berpotensi menjadi genosida.
Israel harus melaporkan kepada pengadilan dalam waktu satu bulan tentang apa yang dilakukannya untuk menegakkan perintah untuk mencegah tindakan genosida di Gaza.
Tuduhan Israel disampaikan pada Jumat lalu ketika UNRWA mengumumkan mereka memecat sejumlah staf setelah Israel memberikan informasi pada lembaga itu. Pada Ahad (28/1/2024) Guterres mengatakan dari 12 orang yang terlibat sembilan diantaranya dipecat, satu tewas dan dua identitas lainnya masih diklarifikasi.
