Mengungkap Rekayasa dan Kesesatan Terselubung dalam Putusan DKPP

Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Peraturan KPU di luar Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU.

Kemudian, pada ayat (2) disebutkan keadaan tertentu yang menjadi dasar dapatnya diajukan Rancangan Peraturan KPU tersebut, salah satunya pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.

Terang benderang terbaca bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) menyebutkan kata “dapat”, dan demikian itu bersifat fakultatif, bukan imperatif. Di sisi lain tidak mungkin KPU mampu melakukan penyusunan rancangan perubahan atas PKPU 19/2023 sebagaimana didalilkan oleh DKPP.

Demikian singkat waktu yang tersedia. Sementara penyusunan rancangan perubahan PKPU mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan. Ke semuanya itu membutuhkan waktu yang demikian lama. Menjadi lain halnya jika waktu yang tersedia relatif panjang.

DKPP juga tidak cermat membaca ketentuan Pasal 10 ayat (2). Keadaan tertentu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah bersifat alternatif dan kumulatif.  Selengkapnya ayat (2) menyatakan:

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

1. Perubahan undang-undang yang mengatur mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan;
2. Perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung;
4. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
5. Kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU.

Sistematika ayat (2) menunjukkan bahwa “huruf a” sampai dengan “huruf d” bersifat alternatif tergantung yang menjadi sebabnya. Namun juga harus dikumulasikan dengan “huruf e.”

Terbaca dengan jelas pada “huruf d” terdapat kata penghubung “dan” yang menunjuk pada “huruf e”, yakni “kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU”.

Sepanjang KPU menganggap tidak ada relevansinya dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU, maka sesuai dengan penilaian KPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadikan Rancangan Peraturan KPU tidak bersifat fakultatif.

Selain itu, rumusan Pasal 10 apabila dikaitkan dengan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak tepat. Selain DPR, maka KPU juga tidak ada kewajiban melakukan revisi sebagaimana dimaksudkan. Lebih dari itu, rumusan Pasal 10 tidak secara langsung mengenai rumusan Peraturan KPU.

Hal-hal yang terjadi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk adanya persentuhan dan dampak terhadap Peraturan KPU, sehingga ketentuan “huruf e” yakni “kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU” menjadi kunci untuk dapat atau tidaknya dilakukan Rancangan Peraturan KPU. Lebih-lebih lagi nomenklatur yang digunakan adalah “Rancangan”, bukan “Perubahan”.

Banda Aceh

11.00 WIB

29 °C

Berawan

Kota Langsa

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Aceh Selatan

12.00 WIB

27 °C

Berawan

Aceh Tenggara

12.00 WIB

28 °C

Cerah Berawan

Bali

12.00 WITA

32 °C

Cerah

Banten

11.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

Bengkulu

11.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

DI Yogyakarta

12.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

Jakarta Pusat

12.00 WIB

29 °C

Berawan

Jambi

12.00 WIB

29 °C

Berawan

Kalimantan Barat

12.00 WIB

30 °C

Berawan

Kalimantan Selatan

13.00 WITA

29 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Timur

13.00 WITA

33 °C

Berawan

Kalimantan Utara

13.00 WITA

32 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

12.00 WIB

33 °C

Udara Kabur

Lampung

12.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Nusa Tenggara Barat

13.00 WITA

28 °C

Cerah Berawan

Palu

12.00 WITA

33 °C

Cerah

Pangkal Pinang

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Riau

11.00 WIB

28 °C

Cerah Berawan

Sumatera Selatan

12.00 WIB

29 °C

Udara Kabur

Sumatera Utara

12.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Sumatera Barat

12.00 WIB

25 °C

Berawan

Kepulauan Bangka Belitung

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Kepulauan Riau

12.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

Jawa Barat

11.00 WIB

24 °C

Berawan

Jawa Tengah

12.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

Jawa Timur

12.00 WIB

34 °C

Cerah

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)