Jokowi” border=”0″ data-original-height=”268″ data-original-width=”477″ height=”360″ loading=”lazy” src=”https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0OS3IGgiVeR7Tlf428efaKkTg2_z6j4icgVmqavRqZaPMsaUNCI3Om5QFLpCu_W7lU4O0cKAvZ3_GykgO4LH_QWnSIRAwKelnDkx9ZSuFGhGPUwu9ngcbECf92tBqut8_nwXTTnFAKpQ1y39ohQoN8MTS_a98bJRUK_TcrVATQFN5nV9BTYGjasaiGDCs/w640-h360-rw/damb90.jpg” width=”640″/>BANDA ACEH – Kondisi Politik di Indonesia semakin Memanas setelah Pemilu 2024 terlaksana pada bulan Februari lalu.Ditemukan banyak kejanggalan dari hasil rekapitulasi suara KPU, membuat banyak protes bergulir.
Rocky Gerung sebagai Pengamat Politik mengungkapkan bahwasanya dalang dari semua itu adalah Presiden Jokowi.
Untuk itu menurutnya Hak Angket harus terlaksana agar kejahatan-kejahatan tersebut terbongkar.
Karena jika tidak maka Presiden Jokowi akan terus melancarkan aksinya untuk tetap berkuasa dibalik layar kedepannya dan membangun Dinasti.
Rocky Gerung menegaskan sistem kecurangan ini telah dirancang bukan hanya untuk tahun ini melainkan sampai dengan tahun-tahun berikutnya.
Terbukti dengan Denny JA seorang pendiri Lembaga Survey Indonesia (LSI) menyarankan untuk di adakannya koalisi permanen pada partai selama 20 tahun.
Menurut Rocky Gerung koalisi partai yang dibentuk itu adalah salah satu taktik Presiden Jokowi demi melanggengkan Dinastinya.
“Tiba-tiba muncul ide koalisi permanen selama 20 tahun kedepan, menandakan Jokowi sedang panik dan ide tersebut pasti untuk kepentingan satu orang yaitu Jokowi,” ungkap Rocky Gerung.
“Maka semakin memperlihatkan bahwa kecurangan pemilu itu terstruktur, sistematis dan masif. Bukan hanya 2024 saja namun sampai 2045,” lanjutnya
Ditambah lagi beredarnya mantu Presiden Jokowi, Erina Gudono yang masuk radar Gerindra mengusungnya sebagai Bupati Sleman.
Bukan hanya itu suami Erina anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep masuk bursa sebagai calon Wali kota Solo yang selama beberapa periode dipegang oleh keluarga Jokowi.
Hal tersebut membuktikan koalisi dibentuk untuk melanggengkan Dinasti Jokowi dan sebagai rekayasa Demokrasi.
Maka Hak Angket akan sangat bagus digulirkan untuk membongkar semua kejahatan yang telah dilakukan di dalam Pemerintahan Presiden Jokowi.***
