PONTIANAK — Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menekankan keberagaman dan kearifan lokal Kalimantan Barat harus terus dirangkul dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Demikian disampaikan Wapres dalam acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (27/3/2024).
“Dalam konteks pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, keberagaman dan kearifan lokal yang menjadi kekhasan Kalimantan Barat mesti terus dirangkul dan dimajukan bersama,” ujar Wapres Ma’ruf di Pontianak, Rabu (27/3/2024).
Dia mengatakan sebagai provinsi ketiga terbesar di Indonesia, Kalimantan Barat kaya akan keberagaman sehingga kerap dijuluki sebagai miniatur Indonesia. Menurutnya, keberagaman yang dikelola dengan baik tersebut, menjadi kekuatan dan daya ungkit yang akan mengakselerasi kemajuan wilayah Kalimantan Barat.
“Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah seyogianya tetap selaras dengan pengembangan potensi dan kekayaan sumber daya alam di Kalimantan Barat, seperti komoditas kelapa sawit, karet, kelapa, dan bauksit, serta hasil pertanian lainnya,” jelas Wapres.
Dia mengatakan posisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga juga menempatkan Kalimantan Barat sebagai beranda negara, serta berpotensi besar di sektor perdagangan dan pariwisata lintas batas. Pembangunan akses jalan darat antara Kalbar dan Kaltim yang tengah dirampungkan, diharapkan akan semakin meningkatkan konektivitas, serta menjadikan Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah pendukung bagi Pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Wapres pun menyampaikan beberapa hal guna menginternalisasi dan mempercepat eksekusi program kerja KDEKS Kalimantan Barat. Wapres meminta KDEKS Kalimantan Barat memfokuskan pengembangan pada sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah yang bercirikan kearifan lokal.
“Kembangkan pariwisata ramah Muslim berbasis wisata alam, seperti desa wisata hutan bakau, maupun wisata budaya dan religi, seperti Istana Kadriah Pontianak, peninggalan sejarah kesultanan Pontianak,” kata Wapres.
Dia juga mendorong hilirisasi komoditas unggulan dalam koridor transformasi ekonomi hijau yang dilakukan Kalimantan Barat, yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, tapi juga pasar produk halal di Malaysia dan Brunei Darussalam, maupun negara tujuan ekspor potensial lainnya.
Hal penting lainnya, kata Wapres, yaitu menumbuhkan kolaborasi antara usaha besar dan UMKM, termasuk peningkatan dukungan pembiayaan UMKM industri halal, agar kemajuan ekonomi Kalimantan Barat dapat dirasakan semua lapisan.
Wapres juga meminta KDEKS menetapkan program quick wins yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan.
Ia mendorong percepatan sertifikasi halal di sektor hulu maupun sektor hilir, seperti pemenuhan target kewajiban sertifikasi halal sektor makanan dan minuman maupun produk/jasa penyembelihan pada Oktober 2024.
Selain itu, menurut Wapres, perlu juga dilakukan peningkatan produktivitas dana sosial syariah melalui digitalisasi, serta menyinergikan penyalurannya ke lokasi sasaran program pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberantasan stunting di Kalimantan Barat.
“Tingkatkan inklusi keuangan syariah, khususnya melalui unit usaha Bank Kalbar Syariah, penguatan lembaga keuangan mikro syariah maupun pengembangan koperasi syariah berbasis komunitas,” kata Wapres.
Lebih lanjut, Wapres juga mendorong penguatan infrastruktur dan ekosistem ekonomi syariah di Kalimantan Barat melalui penguatan regulasi, perencanaan dan kolaborasi multipihak.
Wapres meminta peta jalan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah disusun untuk menjamin keberlanjutan program pengembangan ekonomi syariah di Kalimantan Barat, serta mampu memberi kontribusi secara nasional.
“Integrasikan pula strategi pembangunan ekonomi dan keuangan syariah ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah jangka menengah dan panjang,” jelasnya.
