Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, M Ridwan Kamil berbicara tentang pembangunan IKN di National University of Singapore (NUS).
JAKARTA — Eks gubernur Jawa Barat (Jabar), M Ridwan Kamil menyatakan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur, sudah menjadi kebutuhan. Utamanya, langkah itu dilakukan pemerintah demi pemerataan pembangunan.
Menurut dia, pemerintah Indonesia mengupayakan pembangunan di seluruh Indonesia merata. “Sehingga pemerintah Indonesia memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur,” kata RK, sapaan akrabnya, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (22/5/2024).
Hal itu disampaikan RK saat memenuhi undangan untuk mengisi public lecture di National University of Singapore (NUS) pada Senin (20/5^2024). Kurator pembangunan IKN tersebut menyampaikan materi tentang gagasan dan keputusan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Di NUS, RK menyampaikan materi dalam public lecture dengan topik ‘Utopian Promise: Building Indonesia’s New Capital’. Dia mengisi sesi mulai pukul 18.30 waktu Singapura. Dalam paparannya, RK merunut sejarah rencana dan kebijakan pemindahan ibu kota.
“Saya menyampaikan bagaimana gagasan pemindahan ibu kota muncul sejak zaman Belanda sampai berhasil direalisasikan oleh Presiden Jokowi,” kata mantan wali kota Bandung tersebut.
RK memastikan, pembangunan IKN tidak sembarangan. Bukan hanya melalui kajian komprehensif, melainkan turut dipantau secara ketat. Tujuannya untuk memastikan bahwa IKN akan menjadi kota kelas dunia. “Kualitas pembangunan IKN benar-benar dijaga. Karena memang tujuannya IKN menjadi kota kelas dunia,” kata RK.
Selain mengusung konsep forest city dan kota berkelanjutan, menurut RK, IKN juga bakal menjadi salah satu kota paling hijau di Indonesia. Pasalnya, pembangunannya dilakukan tanpa menghilangkan identitas awal Kalimantan sebagai salah satu paru-paru dunia.
Dengan pembangunan yang terus berprogres, secara bertahap Pemerintah Indonesia memulai pemindahan ibu kota tahun ini. Memilih IKN sebagai lokasi pelaksanaan HUT ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 adalah salah satu wujud komitmen tersebut.
“Kami menyadari IKN sangat penting untuk Indonesia, IKN menjadi perhatian dunia. Karena itu, Pemerintah Indonesia sangat serius membangun IKN,” kata RK.
Sumber: Republika
