Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Politikus PDIP yang juga Mantan Capres 2024 Ganjar Pranowo saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024). Rakernas Ke-V PDIP dihadiri langsung oleh sebanyak 4.858 peserta yang terdiri dari fungsionaris DPP Partai, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPD dan DPC Partai, Anggota DPR RI, badan dan sayap partai, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPLN dari 16 negara, Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDIP, serta calon anggota DPR RI terpilih pemilu 2024 yang non-incumbent. Rakernas V PDIP digelar pada 24-26 Mei 2024 dengan mengusung tema Satyam Eva Jayate:Kebenaran Pasti Menang dan subtema Kekuatan Persatuan Rakyat dalam Kebenaran.
JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani membacakan rekomendasi eksternal hasil dari rapat kerja nasional (Rakernas) V. Salah satunya terkait kader-kadernya yang melanggar etika dan konstitusi.
Awalnya, ia berterima kasih terhadap masyarakat yang mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Terutama rakyat yang mendukung kemenangan PDIP untuk ketiga kalinya pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.
“Kepercayaan rakyat harus diwujudkan untuk memperbaik tiga pilar partai. Struktural, legIslatif, dan eksekutif,” ujar Puan membacakan rekomendasi Rakernas V PDIP, Ahad (26/5/2024).
Rekomendasi Rakernas V PDIP pun menyoroti kader-kadernya yang melanggar disiplin dan etika politik. Karena hal tersebut, Puan menyampaikan maafnya mewakili partai berlambang kepala banteng itu.
“Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologl parlai, serta melakukan pelanggaran konstutusi dan demokrasi, Rakernas V Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia,” ujar Puan.
“Selanjutnya, Rakernas V partai merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai. Agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada pemilu 2024 tidak terulang kembali,” sambung Ketua DPR itu.
Sumber: Republika
