Prabowo Ancam Copot Menteri Setelah 3 Kali Diberi Peringatan, PDIP: Gunakan Parameter KPI

BANDA ACEH  –  Presiden Prabowo Subianto memperingatkan para menteri untuk bekerja dengan benar dan tidak melakukan penyalahgunaan.

Ia pun tak segan mereshuffle termasuk mencopot para menteri tersebut apabila menyalahi aturan.

Prabowo akan memberikan peringatan sebanyak tiga kali.

Apabila tiga kali diberi peringatan tapi masih ‘nakal’ maka  ia tak segan akan mengganti.

Pernyataan Prabowo itu langsung disambut tepuk tangan dari para wisudawan maupun tamu yang hadir di acara wisuda Universitas Kebangsaan RI di Bandung, Sabtu (18/10/2025).

Apa kata PDIP?

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, mengusulkan penggunaan indikator kinerja yang terukur dan objektif atau Key Performance Indicator (KPI) dalam mengevaluasi para menteri Kabinet Merah Putih. 

Said mengatakan sejatinya presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menteri. 

Sebab, para menteri dipilih dan diangkat oleh presiden.

Mereka adalah pembantu presiden dalam melaksanakan tugasnya.

“Dengan demikian, pergantian atau tidaknya menteri semata mata kepentingan strategis presiden,” kata Said kepada wartawan, Minggu (19/10/2025).

Said menjelaskan presiden memiliki beberapa organisasi teknis yang bisa membantunya untuk melihat kinerja menteri. 

Organisasi teknis itu di antaranya Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet, bahkan beberapa staf khusus sesuai bidangnya masing masing. 

“Organisasi teknis itu sebenarnya bisa menyusun Key Perfomance Indikator (KPI) untuk menilai seorang menteri perfomance kinerjanya atau tidak,” ujar Said.

Dengan demikian, kata Said, ukurannya jelas, ada target-target, dukungan organisasi, anggaran, dan timelinenya. 

Semisal, menurut dia, KPI bisa disepakati akan disampaikan enam bulan sekali untuk mengukur progres kerja menteri. 

“Jadi ukuran evaluasinya jelas, tidak subjektif, sehingga yang mengevaluasi dan yang di evaluasi sama-sama memiliki pegangan yang jelas,” ucap Said.

Ia menilai penilaian kinerja berbasis KPI akan sangat bagus dan menteri yang terkena evaluasi tidak merasa dievaluasi secara sepihak. 

“Dengan dasar demikian saya kira tidak akan ada menteri merasa kecewa jika kena reshufle karena kinerjanya yang tidak baik,” ungkap Said.

Sebaliknya, kata Said, presiden juga bisa mendapatkan ukuran-ukuran yang konkret atas kinerja anak buahnya.

Ia berpendapat, model evaluasi demikian juga demi menghindari menteri dengan kinerja kamuflatif. 

“Apa kinerja kamuflatif itu, yakni kinerja yang seolah olah populer di mata rakyat karena lebih sering muncul hebohnya tetapi tindakan atau kebijakannya tidak berdampak pada perubahan struktural sebagaimana yang dijanjikan Pak Presiden dalam Asta Citanya,” imbuhnya.