BANDA ACEH – Rencana Amerika Serikat (AS) menyerang Venezuela dan menculik Presiden Nicolas Maduro pada Sabtu (3/1/2026) ternyatakan telah dibocorkan Donald Trump kepada para bos perusahaan minyak AS sebulan sebelumnya. Seperti dilaporkan The Wall Street Jorunal (WSJ) yang dilansir Sputnik, Selasa (6/1/2026), Trump memberi isyarat lewat pesan singkat kepada para CEO, “bersiaplah.”
Sumber-sumber WSJ menyebutkan bahwa Trump hanya menyampaikan satu isyarat tanpa penjelasan lebih lanjut. Ia juga tidak meminta pandangan para CEO terkait kemungkinan investasi di ladang minyak Venezuela, yang justru diumumkannya secara terbuka setelah serangan terjadi.
Isyarat Trump yang disampaikan sebulan lalu tersebut menunjukkan peran sentral minyak dalam keputusan berani dan berisiko yang ia ambil, tulis surat kabar itu. Pada Senin (5/1/2026), Trump menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat sangat tertarik untuk beroperasi di Venezuela dan akan berinvestasi dalam infrastruktur negara tersebut.
Pada 3 Januari, Amerika Serikat melancarkan serangan besar-besaran ke Venezuela dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersama istrinya, Cilia Flores, lalu membawa keduanya ke New York. Trump mengumumkan bahwa Maduro dan Flores akan diadili atas dugaan keterlibatan dalam “narko-terorisme” serta dianggap sebagai ancaman, termasuk bagi Amerika Serikat.
Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan solidaritas dengan rakyat Venezuela. Moskow menyerukan pembebasan Nicolas Maduro dan Cilia Flores, serta meminta agar tidak terjadi eskalasi lebih lanjut dari situasi tersebut.
Berbicara pada sesi darurat Dewan Keamanan PBB, utusan Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada pada Senin (5/1/2026) mengatakan bahwa aksi militer AS terbaru terhadap Venezuela yang mengakibatkan penangkapan Presiden Nicolas Maduro didorong oleh keinginan untuk mengendalikan sumber daya alamnya. Moncada mengatakan, “3 Januari 2026 adalah tanggal yang memiliki makna historis yang mendalam, tidak hanya bagi Venezuela tetapi juga bagi sistem internasional secara keseluruhan.”
Moncada menggambarkan aksi militer AS sebagai “serangan bersenjata yang tidak sah dan tanpa dasar hukum.”
“Venezuela hadir di hadapan Dewan ini hari ini dengan keyakinan yang mendalam bahwa perdamaian internasional hanya dapat dipertahankan jika hukum internasional dihormati tanpa pengecualian, tanpa standar ganda, dan tanpa interpretasi selektif,” katanya.
Dia menekankan bahwa aksi AS terbaru “merupakan pelanggaran mencolok terhadap Piagam PBB yang dilakukan oleh pemerintah AS,” dan memperingatkan bahwa “hari ini, bukan hanya kedaulatan Venezuela yang dipertaruhkan.”
“Kredibilitas hukum internasional, otoritas organisasi ini, dan validitas prinsip bahwa tidak ada negara yang dapat menempatkan dirinya sebagai hakim, pihak, dan pelaksana tatanan dunia juga dipertaruhkan,” katanya.
Menyebut kekayaan alam Venezuela sebagai motif di balik serangan itu, dia berkata: “Kita tidak dapat mengabaikan elemen sentral dari agresi AS ini. Venezuela adalah korban serangan ini karena sumber daya alamnya.”
“Minyak, energi, sumber daya strategis, ,dan posisi geopolitik negara kami secara historis telah menjadi faktor keserakahan dan tekanan eksternal,” tambahnya.
Dia berpendapat bahwa penggunaan kekerasan untuk mengendalikan sumber daya negara lain atau mendesain ulang pemerintahan “mengingatkan kita pada praktik terburuk kolonialisme dan neokolonialisme.”
Menyerukan Dewan Keamanan untuk bertindak, dia menuntut pemerintah AS untuk “sepenuhnya menghormati kekebalan Presiden Nicolas Maduro dan Ibu Negara Celia Flores, serta pembebasan segera dan kepulangan mereka dengan selamat ke Venezuela.”
“Terlepas dari keseriusan peristiwa di Venezuela, saya ingin memberi tahu badan ini dan komunitas internasional bahwa lembaga-lembaga berfungsi normal, bahwa tatanan konstitusional telah terjaga,” katanya.
Kecaman Kolombia dan Kuba
Dalam pidato perdanaya di Dewan Keamanan PBB, utusan Kolombia untuk PBB, Leonor Zalabata Torres, Kolombia “mengutuk secara kategoris peristiwa yang terjadi pada 3 Januari pagi di Venezuela,” menyebutnya sebagai “pelanggaran nyata terhadap kedaulatan, kemerdekaan Politik, dan integritas teritorial Venezuela.”
“Tidak ada pembenaran sama sekali, dalam keadaan apa pun, untuk penggunaan kekuatan sepihak untuk melakukan tindakan agresi,” katanya.
“Jika suatu negara, dan khususnya negara yang merupakan anggota tetap Dewan ini, mengabaikan hukum internasional yang kita rancang di San Francisco, lalu apa peran dewan ini?” tanya Torres.
Utusan Kuba untuk PBB, Ernesto Soberon Guzman, mengatakan Washington sedang mengejar “rencana hegemonik dan kriminal” terhadap Venezuela, mengutuk “agresi militer Amerika Serikat terhadap Venezuela” dan menegaskan kembali “dukungan dan solidaritas mutlak Havana kepada rakyat Venezuela.”
Dia menegaskan bahwa masa depan Venezuela sepenuhnya menjadi hak rakyatnya tanpa intervensi asing. Menurutnya, jika AS benar-benar peduli pada perdamaian dan keadilan, mereka tidak akan menyerang wilayah Venezuela dengan mengabaikan nyawa, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara tersebut.
