AS Bombardir Venezuela, Dunia Terancam Perang Baru

Oleh: Heru Wahyudi¹

INVASI AS ke Venezuela pada 3 Januari 2026 memperlihatkan satu hal: ketika negara adidaya merasa perlu, kedaulatan bisa diterobos tanpa harus repot mencari legitimasi Dewan Keamanan.

Efeknya langsung merembet ke Taiwan, sehingga jika langkah sepihak seperti ini dibiarkan, Beijing mendapat contoh bahwa “aturan” bisa dinegosiasikan dengan kekuatan, bukan dengan hukum.

Pada titik itu, Venezuela dan Taiwan tampak seperti dua panggung berbeda dari konflik yang sama: perebutan siapa yang boleh melanggar, siapa yang harus patuh, dan siapa yang berhak mengklaim dunia berjalan atas “tatanan berbasis aturan”.

Serangan AS ke instalasi militer Venezuela yang berujung pada penangkapan Nicolás Maduro lewat Operasi Absolute Resolve menunjukkan eskalasi yang tidak lagi bisa disebut sekadar “tekanan Politik”– justru operasi militer total yang disiapkan, termasuk dugaan pemadaman listrik dan operasi siber untuk melumpuhkan Caracas.

Dalam kacamata hukum internasional, garisnya juga gamblang: bergerak ke wilayah agresi dan pelanggaran prinsip non-intervensi.

Piagam PBB melarang penggunaan kekuatan terhadap negara lain, kecuali untuk bela diri atau mandat Dewan Keamanan; pada kasus Venezuela, dasar bela diri sulit dibuktikan dan mandat DK PBB tidak ada.

Jadi yang tersisa hanyalah legitimasi sepihak — logika “karena bisa”, bukan legalitas kolektif.

Pelanggaran Hukum internasional oleh AS

Serangan AS ke Venezuela melanggar Piagam PBB dan merusak “kebiasaan” yang selama ini menahan negara adidaya agar tidak bertindak semaunya.

Menangkap kepala negara yang sedang menjabat lalu menyeretnya ke pengadilan domestik negara penyerang adalah sinyal bahwa kedaulatan dan imunitas bisa diperlakukan seperti formalitas. Reaksi dunia pun terbelah.

Sebagian negara Amerika Latin yang selama ini anti?

Maduro mungkin lega, tapi tetap khawatir: kalau standar kedaulatan bisa dilompati sekali, efek dominonya bisa ke mana-mana.

Negara lain, termasuk Malaysia dan sejumlah pemimpin Eropa menegaskan satu garis: masalah demokrasi dan HAM tidak otomatis jadi tiket untuk serangan sepihak.

Rusia dan China paling vokal menyerang narasi “penegakan hukum” Washington, menyebutnya gaya koboi dan pergantian rezim.

Kritiknya juga bukan murni idealisme; tentu peringatan bahwa Venezuela dijadikan uji coba untuk mengukur seberapa jauh unilateralisme AS bisa ditoleransi.

Ditambah lagi, kecaman pakar PBB atas blokade maritim sebelumnya membuat rangkaian kebijakan AS ke Caracas makin sulit dibela secara hukum dan kemanusiaan.

1. Pendiri Cendikia Demokrasi Indonesia dan Akademisi Prodi Administrasi Negara Universitas Pamulang[↩]