BANDA ACEH – Minat masyarakat memanfaatkan layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Aceh Besar terus meningkat.
Sepanjang Juni 2026, sebanyak 5.813 warga tercatat mengakses berbagai layanan yang tersedia di MPP Aceh Besar di Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya.
Jumlah kunjungan tersebut menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu lokasi.
Beragam urusan administrasi, mulai dari dokumen kependudukan, layanan jaminan kesehatan, hingga keimigrasian, dapat diselesaikan di satu tempat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Besar, Andria Shahputra, mengatakan, tingginya angka kunjungan menjadi indikator bahwa fungsi MPP sebagai pusat pelayanan publik terpadu semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Selama Juni 2026, MPP Aceh Besar melayani sebanyak 5.813 pengunjung. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mempercayai dan memanfaatkan keberadaan MPP untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi dalam satu tempat,” ujar Andria, Rabu (1/7/2026).
Dari seluruh layanan yang tersedia, konter Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menjadi yang paling banyak dikunjungi dengan 2.278 pengunjung.
Selanjutnya, Konter BPJS Kesehatan melayani 637 pengunjung, sedangkan Konter Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh mencatat 503 pengunjung.
Menurut Andria, MPP Aceh Besar saat ini menghadirkan 28 konter pelayanan yang berasal dari berbagai instansi pemerintah daerah, kementerian, lembaga vertikal, badan usaha milik negara (BUMN), hingga badan usaha milik daerah (BUMD).
Kehadiran berbagai instansi tersebut memudahkan masyarakat memperoleh beragam layanan tanpa harus mendatangi banyak kantor.
Adapun instansi yang membuka layanan di MPP Aceh Besar meliputi Disdukcapil, BPJS Kesehatan, KPP Pratama Aceh Besar, Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh, Dinas Sosial, DPMPTSP, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Polresta Banda Aceh, Polres Aceh Besar, Kementerian Agama Aceh Besar, Baitul Mal Aceh Besar, Kantor Pertanahan Aceh Besar, Mahkamah Syar’iyah Jantho, BKPSDM, Kementerian Haji dan Umrah, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, PDAM Tirta Mountala, Klinik E-Katalog Lokal Aceh Besar, BP3MI, Dinas Pendidikan, Bank Aceh Syariah, Dinas Lingkungan Hidup, Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, lanjut Andria, terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di MPP.
