Yang berbahaya: preseden ini memantul ke Taiwan. Jika AS bisa menerobos kedaulatan Venezuela tanpa hukuman berarti, Beijing punya alasan untuk berkata, “kalau begitu, kami juga bisa dengan dalih integritas teritorial. Selama ini biaya politik dan legal adalah rem urgensinya China.
Hak Veto di Dewan Keamanan PBB
Secara aturan, arsitektur hukum internasional sebenarnya jelas: larangan penggunaan kekuatan, pengecualian terbatas untuk bela diri, atau mandat Dewan Keamanan.
Masalahnya ada pada lemahnya penegakan — dan ketika penegakan selektif, hukum berubah menjadi bahasa moral yang hanya mengikat pihak lemah. Di sinilah Hak Veto Amerika Serikat di PBB menjadi inti problem.
Hak veto itu “tombol stop” milik lima anggota tetap DK PBB — AS, Rusia, China, Prancis, Inggris yang bisa menjatuhkan resolusi meski hampir semua negara setuju. Imbasnya, Dewan Keamanan bisa macet hanya karena satu negara punya kepentingan yang sedang dipertaruhkan.
Dalam kasus Venezuela, problemnya kelihatan transparan: ketika AS dituduh melanggar Piagam PBB, kanal sanksi paling kuat justru harus lewat Dewan Keamanan dan AS punya hak untuk memveto langkah apa pun yang menyasar dirinya.
Rapat darurat dan draft resolusi akhirnya lebih sering jadi panggung politik daripada mekanisme penegakan hukum. Taiwan memperlihatkan disfungsi yang sama dari sisi lain: China memegang kursi “China” sejak 1971, sementara Taiwan bukan anggota PBB.
Jadi, upaya mengecam atau menekan Beijing di DK PBB bisa mentok oleh veto China — seperti upaya menekan AS atas Venezuela mentok oleh veto AS. Pesan yang terbaca jelas: yang menentukan “bisa dihukum atau tidak” bukan beratnya pelanggaran, tapi siapa yang punya kursi tetap.
Di titik ini, veto bekerja seperti asuransi impunitas bagi kekuatan besar. Ada opsi “bypass” seperti mekanisme Uniting for Peace, tapi daya gigitnya tetap terbatas lantaran sifatnya politis.
Peluang Invasi China ke Taiwan
Peluang invasi China pada Taiwan akhirnya terasa makin masuk akal dalam suasana norma yang melemah.
Serangan AS ke Venezuela memberi pelajaran: larangan penggunaan kekuatan di Piagam PBB terdengar tegas, tapi penegakannya sering selektif.
Ketika tindakan sebesar itu tidak memicu konsekuensi, justru berubah jadi preseden yang selalu mengundang peniru.
Taiwan lalu masuk sebagai “uji berikutnya”. Jika dunia tampak menoleransi agresi ketika pelakunya negara adidaya (apalagi anggota tetap DK PBB), Beijing membaca situasi ini sebagai lampu kuning untuk menguji batas: seberapa jauh operasi militer bisa dilakukan sebelum komunitas internasional benar-benar bertindak.
Beri Komentar