BANDA ACEH – Dugaan praktik mark up bahan baku pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat ke publik.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, mengungkap adanya laporan sejumlah mitra yang menaikkan harga bahan pangan untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Informasi tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi bersama Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, dan Pengawas Gizi se-Solo Raya.
Dalam forum itu, sejumlah kepala SPPG menyampaikan keluhan terkait ulah mitra penyedia bahan baku.
Menurut laporan yang diterima, beberapa mitra tidak hanya menjual bahan pangan di atas HET, tetapi juga memaksa dapur SPPG menerima bahan baku dengan kualitas yang dinilai kurang layak.
Menanggapi temuan tersebut, Nanik langsung mengambil langkah tegas. Ia memerintahkan Koordinator Wilayah Surakarta, Boyolali, Sragen, dan Karanganyar untuk segera melakukan pendataan dan pengecekan langsung ke lapangan.
“Anda keliling, cek langsung ke SPPG-SPPG, di SPPG mana saja yang terjadi mark up ini,” tegas Nanik dalam keterangan pers, dikutip pojoksatu.id dari instagram @akuratco (25/2/2026).
Ia menegaskan bahwa praktik curang semacam itu tidak boleh dibiarkan karena berpotensi merusak kredibilitas program MBG yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah.
Selain itu, Nanik juga mengingatkan para Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, serta Pengawas Gizi agar tidak berkompromi dengan mitra yang melakukan kecurangan.
Ia meminta seluruh pihak menjaga integritas pelaksanaan program agar tetap transparan dan akuntabel.
Menurutnya, konsekuensi serius bisa terjadi apabila praktik mark up tersebut terbukti.
Terlebih jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penyimpangan harga bahan pangan yang melampaui HET dalam audit resmi.
Program MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak usia sekolah.
Karena itu, tata kelola anggaran dan pengadaan bahan baku menjadi aspek krusial yang harus diawasi secara ketat.
Dugaan mark up ini pun menjadi sorotan publik, mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut.
Pengawasan berlapis dari internal BGN hingga lembaga audit negara diharapkan mampu memastikan tidak ada praktik penyimpangan yang merugikan negara maupun masyarakat.
Kini, perhatian tertuju pada hasil pendataan dan investigasi di lapangan. Apabila ditemukan pelanggaran, BGN memastikan akan mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku demi menjaga integritas program MBG.***
