Jakarta — Ribuan massa turun ke jalan dalam gelombang aksi protes di berbagai wilayah Indonesia menyusul serangkaian kasus keracunan massal yang diduga terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah.
Demonstrasi ini mencuat setelah laporan terbaru menunjukkan ratusan anak sekolah di beberapa provinsi mengalami sakit atau keracunan setelah mengonsumsi menu dari program tersebut, memicu kecaman luas dari orang tua, organisasi masyarakat, dan akademisi.
Aksi protes dilaporkan terjadi di ibu kota dan kota-kota besar lain, termasuk Jakarta, Yogyakarta, dan Sumatra Utara, sejak awal Februari 2026.
Para pengunjuk rasa membawa spanduk dan berorasi menuntut evaluasi menyeluruh terhadap program yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Mereka mengkritik pemerintah karena dianggap mengabaikan keselamatan anak dan kualitas menu yang disajikan di sekolah-sekolah dasar.
Dalam pernyataannya pada 2 Maret 2026, seorang perwakilan dari Koalisi Orang Tua Murid Indonesia menyatakan bahwa mereka sudah “kehilangan kepercayaan terhadap efektivitas pengawasan BGN (Badan Gizi Nasional)” dan mendesak pejabat terkait untuk menangguhkan sementara program MBG hingga penyelidikan tuntas.
Beberapa demonstran menunjukkan bukti foto dan video siswa yang dirawat di klinik sekolah akibat mual, muntah, dan diare setelah menyantap makanan dari program MBG.
Mereka menyerukan agar pemerintah memperbaiki semua tahapan mulai dari perencanaan menu, standar kebersihan dapur, hingga sistem distribusi bahan makanan.
Kasus keracunan ini bukan pertama kali terjadi sejak peluncuran MBG. Data yang dipantau BBC News Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 16.000 anak dilaporkan menjadi korban keracunan terkait program ini pada tahun 2025, dan angka itu terus memicu kekhawatiran publik serta perdebatan politik.
Sementara pemerintah belum memberikan komentar lengkap atas tuntutan para demonstran, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya menyatakan akan memperketat pengawasan standar makanan sekolah dan memperbaiki mekanisme pengadaan logistik untuk meningkatkan keamanan pangan anak didik.
Namun, bagi orang tua dan aktivis, pernyataan tersebut dinilai belum cukup menjawab kekhawatiran publik.
Para pengunjuk rasa berjanji akan terus menekan pemerintah hingga tuntutan mereka dipenuhi, termasuk penyelidikan resmi, pertanggungjawaban aparat terkait penyusunan menu MBG, dan kompensasi bagi keluarga siswa yang menjadi korban.(*)
