Akibat perubahan komposisi tersebut, sekitar 8.400 kuota yang seharusnya menjadi bagian jamaah haji reguler dialihkan menjadi kuota haji khusus.
Dalam pengisian kuota haji khusus tambahan itu, penyidik juga menemukan adanya dugaan permintaan fee kepada PIHK yang kemudian dibebankan kepada calon jemaah haji khusus. Besaran fee tersebut berkisar 2.000-2.500 dolar AS atau setara Rp33,8 juta hingga Rp42,2 juta per jemaah.
Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perbuatan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp622 miliar.
Selain itu, KPK juga telah melakukan penyitaan sejumlah aset terkait perkara ini dengan nilai lebih dari Rp100 miliar, di antaranya uang sebesar 3,7 juta dolar AS, Rp22 miliar, dan 16.000 riyal Arab Saudi, 4 unit mobil, serta 5 bidang tanah dan bangunan.
