JAKARTA – Analis kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung, mengecam keras aksi brutalitas penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.
Daftar Isi
Ia menilai insiden tersebut bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan ancaman serius terhadap hak asasi manusia (HAM) dan ruang demokrasi di Indonesia.
Nasky, yang juga menjabat sebagai Ketua Indonesia Youth Epicentrum, menegaskan bahwa kekerasan terhadap aktivis yang tengah menjalankan tugas advokasi tidak dapat ditoleransi dalam sebuah negara hukum.
“Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, kami mendukung penuh langkah Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk bergerak cepat mengusut kasus ini sampai tuntas. Pelaku lapangan harus ditangkap, namun yang lebih penting adalah mengungkap aktor intelektual di balik aksi keji ini,” ujar Nasky dalam keterangan tertulisnya kepada HARIANACEH.co.id di Jakarta, Senin (16/3/2026).
Apresiasi Langkah Responsif Polri
Penulis buku Polri Presisi ini juga mengapresiasi atensi khusus yang diberikan Kapolri kepada jajarannya, mulai dari Mabes Polri hingga Polda Metro Jaya.
Menurutnya, respons cepat ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi warga negara yang menjalankan hak konstitusionalnya.
Ia mengingatkan bahwa Pasal 28G UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan.
“Negara tidak boleh kalah oleh aksi teror dan intimidasi. Penegakan hukum dalam kasus ini menjadi taruhan bagi kredibilitas dan profesionalitas institusi kepolisian di mata publik,” tegas alumnus INDEF School of Political Economy tersebut.
Dorong Partisipasi dan Perlindungan Saksi
Lebih lanjut, Nasky mendorong Polri untuk membuka ruang partisipasi publik dalam pengungkapan kasus, termasuk penyediaan posko pengaduan.
Ia menekankan pentingnya jaminan perlindungan keamanan dan kerahasiaan identitas bagi masyarakat yang bersedia memberikan informasi atau kesaksian.
“Jaminan perlindungan ini krusial untuk menghilangkan rasa takut masyarakat dalam membantu penyelidikan. Dengan metode scientific crime investigation, Polri diharapkan mampu mengungkap kasus ini secara transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Ujian Bagi Demokrasi
Di sisi lain, Nasky menyoroti bahwa serangan fisik terhadap pembela HAM merupakan sinyal bahaya bagi dialektika demokrasi, terutama di tengah meningkatnya tensi politik nasional.
Ia mengimbau semua pihak untuk memercayakan proses hukum sepenuhnya kepada Polri dan tidak terburu-buru melakukan spekulasi tanpa bukti yang konstruktif.
Beri Komentar