JAKARTA — Pemerintah mewacanakan kebijakan pembelajaran dari rumah bagi siswa mulai April 2026 sebagai bagian dari strategi nasional penghematan energi. Kebijakan ini masih dalam tahap kajian dan belum diputuskan secara final.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan bahwa langkah efisiensi energi harus dirancang secara terukur dengan mempertimbangkan data konsumsi energi dan mobilitas masyarakat. Pernyataan itu disampaikan pada Senin, (23/3/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh mengganggu layanan publik, termasuk proses pendidikan. Pemerintah memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar tetap berjalan optimal meski ada penyesuaian metode.
Dalam skema yang tengah dikaji, pembelajaran jarak jauh (PJJ) akan diterapkan secara selektif sesuai karakteristik mata pelajaran.
Sedangkan untuk materi yang bersifat praktikum, kegiatan belajar tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka di sekolah.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan sejumlah aspek pendukung, seperti penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta skema pembiayaan akses internet bagi siswa agar pelaksanaan belajar dari rumah tidak menimbulkan kesenjangan.
Wacana ini merupakan bagian dari kebijakan penghematan energi lintas sektor yang direncanakan mulai berlaku pada April 2026.
Tidak hanya sektor pendidikan, pemerintah juga menyiapkan langkah lain seperti penerapan kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi platform digital, serta pembatasan perjalanan dinas.
Kebijakan efisiensi energi tersebut muncul di tengah tekanan global terhadap pasokan energi, termasuk dampak geopolitik yang memengaruhi distribusi minyak dunia.
Sejumlah negara di Asia Tenggara juga telah menerapkan langkah serupa, seperti pengurangan hari kerja dan penerapan kerja dari rumah untuk menekan konsumsi energi.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa rencana belajar dari rumah bagi siswa masih berupa wacana dan membutuhkan pembahasan lintas kementerian serta lembaga sebelum diputuskan secara resmi.
Koordinasi yang matang dinilai menjadi kunci agar kebijakan dapat berjalan efektif tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.(*)
