JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera mengamankan pasokan minyak mentah dari berbagai negara.
Langkah ini diambil sebagai respons atas potensi gangguan energi global akibat konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada distribusi energi Indonesia.
Instruksi tersebut diberikan setelah akses Selat Hormuz belum dibuka oleh Iran untuk Indonesia. Kondisi ini dinilai berisiko terhadap kelancaran jalur distribusi energi nasional, mengingat Selat Hormuz merupakan salah satu rute utama perdagangan minyak dunia.
“Presiden semalam memerintahkan kepada saya dan tim untuk segera mencari pasokan minyak dari hampir semua negara, sekaligus mengoptimalkan seluruh potensi energi yang kita miliki,” ujar Bahlil dalam keterangannya saat melakukan inspeksi mendadak di SPBU Colomadu, Jawa Tengah, Kamis (26/3/2026).
Pemerintah diminta bergerak cepat dengan membuka opsi pasokan dari berbagai sumber alternatif, sembari memaksimalkan pemanfaatan energi domestik.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global yang terus berkembang.
Konflik di Timur Tengah diketahui memberikan dampak luas terhadap rantai pasok energi dunia.
Hingga saat ini, belum ada kepastian kapan situasi tersebut akan mereda, sehingga pemerintah mengambil langkah antisipatif guna menghindari gangguan lebih lanjut.
Meski menghadapi tekanan global, pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri masih dalam kondisi aman. Pasokan bensin, solar, hingga LPG disebut tetap mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain menjamin pasokan, pemerintah juga berkomitmen menjaga stabilitas harga energi agar tidak membebani masyarakat.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya meredam dampak gejolak global terhadap ekonomi nasional.
Di sisi lain, Iran dilaporkan hanya membuka akses Selat Hormuz bagi sejumlah negara yang dianggap memiliki hubungan baik, seperti China, Rusia, India, Irak, dan Pakistan. Indonesia belum termasuk dalam daftar tersebut, sehingga perlu mencari jalur pasokan alternatif untuk memastikan keberlanjutan distribusi energi.
Pemerintah turut mengimbau masyarakat agar menggunakan energi secara bijak sebagai langkah bersama menghadapi potensi krisis energi global.
Langkah cepat yang diambil pemerintah dinilai krusial untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus meminimalkan dampak lanjutan dari konflik geopolitik terhadap perekonomian Indonesia. (*)
